Maksimalkan Fungsi dan Wujudkan Peningkatan Pelayanan Publik

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Camat sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan diminta untuk dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Seperti pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan lainnya. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati saat menghadiri serah terima jabatan Camat Telaga Antang, belum lama ini. “Pak bupati mengharapkan, camat dapat melakukan inovasi sebagai bagian peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di wilayah kecamatan,” jelas Irawati.

Selain itu, Irawati berharap para camat di Kabupaten Kotim harus lebih sering turun menemui warganya. Pelayanan kepada masyarakat juga diminta tetap menjadi prioritas.

Irawati menambahkan, seorang camat  tidak hanya turun melihat warganya, namun juga segera melakukan koordinasi saat melihat sesuatu yang memang harus segera ditindaklanjuti.

“Wajib bagi camat harus turun tangan dan tanggap terhadap masalah yang ada di masyarakat,’’ kata Wabup. Dia menambahkan, camat juga harus mampu melihat apa yang terjadi di lapangan dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang ada.

Selain itu, sebagai pemimipin wilayah di kecamatan, camat harus mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Jika pelayanan ditingkat Kecamatan tidak baik, maka dampaknya juga tidak akan baik hingga di tingkat Kabupaten.

“Camat adalah ujung tombak ditingkat Kecamatan. Begitu juga juga dengan kades, tentu ujung tombak ditingkat Desa. Masyarakat lebih kritis, lebih pingin dilayani lakukan pendekatan agar optimalisasi pelayanan dapat berjalan lebih baik,” pinta Wabup.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Kalteng itu menyebutkan, maju atau mundurnya suatu Kecamatan tergantung bagaimana peran camat itu sendiri. Untuk itu, dia meminta para camat perlu menjalin koordinasi dengan semua istansi, baik itu vertikal ataupun pemerintah kabupaten. Sebab, persoalan pembangunan akan dapat diatasi jika koordinasi berjalan dengan baik.

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Camat sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan diminta untuk dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Seperti pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan lainnya. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati saat menghadiri serah terima jabatan Camat Telaga Antang, belum lama ini. “Pak bupati mengharapkan, camat dapat melakukan inovasi sebagai bagian peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di wilayah kecamatan,” jelas Irawati.

Selain itu, Irawati berharap para camat di Kabupaten Kotim harus lebih sering turun menemui warganya. Pelayanan kepada masyarakat juga diminta tetap menjadi prioritas.

Irawati menambahkan, seorang camat  tidak hanya turun melihat warganya, namun juga segera melakukan koordinasi saat melihat sesuatu yang memang harus segera ditindaklanjuti.

“Wajib bagi camat harus turun tangan dan tanggap terhadap masalah yang ada di masyarakat,’’ kata Wabup. Dia menambahkan, camat juga harus mampu melihat apa yang terjadi di lapangan dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang ada.

Selain itu, sebagai pemimipin wilayah di kecamatan, camat harus mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Jika pelayanan ditingkat Kecamatan tidak baik, maka dampaknya juga tidak akan baik hingga di tingkat Kabupaten.

“Camat adalah ujung tombak ditingkat Kecamatan. Begitu juga juga dengan kades, tentu ujung tombak ditingkat Desa. Masyarakat lebih kritis, lebih pingin dilayani lakukan pendekatan agar optimalisasi pelayanan dapat berjalan lebih baik,” pinta Wabup.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Kalteng itu menyebutkan, maju atau mundurnya suatu Kecamatan tergantung bagaimana peran camat itu sendiri. Untuk itu, dia meminta para camat perlu menjalin koordinasi dengan semua istansi, baik itu vertikal ataupun pemerintah kabupaten. Sebab, persoalan pembangunan akan dapat diatasi jika koordinasi berjalan dengan baik.