Penutupan Lokalisasi Harus Hati-Hati

KASONGAN – Rencana penutupan
lokalisasi di Kabupaten Katingan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun
kebijakan itu harus dipersiapkan secara matang dan perlu hati-hati. Sebab di
sekitar lokalisasi itu tak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup, hanya untuk
memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hal ini disampaikan anggota
DPRD Katingan M Efendi kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/4). Efendi mengaku
kasihan, pascapenutupan tempat itu nantinya. Karena masyarakat sekitar menjadi
kesulitan untuk berusaha lagi, dan mempengaruhi ekonomi mereka sehari-hari.

Begitu juga dengan para
pekerja seks komersil (PSK). Apabila mereka langsung dibubarkan tanpa dicarikan
solusi pekerjaan lainnya, mungkin belum bisa mendapat pekerjaan lain. “Oleh
karena itu pemkab melalui dinas terkait agar melakukan bimbingan dan pengarahan
terbaik untuk mereka para penghuni lokalisasi itu,” ujanya.

Menurut politikus Partai
Demokrat ini, pemerintah daerah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat)
di bidang usaha, seperti menjahit, membuat kue dan sejumlah diklat lainnya.
Diklat ini tidak hanya satu hari atau satu minggu saja, tapi sampai mereka bisa
mandiri. “Sehingga, ketika lokalisasi itu benar-benar ditutup secara resmi,
mereka sudah bisa mengembangkan usahanya sendiri tanpa bantuan pemerintah,”
tegasnya.

Efendi juga meminta kepada
Pemkab Katingan, agar para para PSK di lokalisasi itu juga diberikan siraman
rohani, dengan mengundang pemuka agama, sesuai dengan agama dan keyakinannya
masing-masing. (eri/ens)

KASONGAN – Rencana penutupan
lokalisasi di Kabupaten Katingan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun
kebijakan itu harus dipersiapkan secara matang dan perlu hati-hati. Sebab di
sekitar lokalisasi itu tak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup, hanya untuk
memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hal ini disampaikan anggota
DPRD Katingan M Efendi kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/4). Efendi mengaku
kasihan, pascapenutupan tempat itu nantinya. Karena masyarakat sekitar menjadi
kesulitan untuk berusaha lagi, dan mempengaruhi ekonomi mereka sehari-hari.

Begitu juga dengan para
pekerja seks komersil (PSK). Apabila mereka langsung dibubarkan tanpa dicarikan
solusi pekerjaan lainnya, mungkin belum bisa mendapat pekerjaan lain. “Oleh
karena itu pemkab melalui dinas terkait agar melakukan bimbingan dan pengarahan
terbaik untuk mereka para penghuni lokalisasi itu,” ujanya.

Menurut politikus Partai
Demokrat ini, pemerintah daerah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat)
di bidang usaha, seperti menjahit, membuat kue dan sejumlah diklat lainnya.
Diklat ini tidak hanya satu hari atau satu minggu saja, tapi sampai mereka bisa
mandiri. “Sehingga, ketika lokalisasi itu benar-benar ditutup secara resmi,
mereka sudah bisa mengembangkan usahanya sendiri tanpa bantuan pemerintah,”
tegasnya.

Efendi juga meminta kepada
Pemkab Katingan, agar para para PSK di lokalisasi itu juga diberikan siraman
rohani, dengan mengundang pemuka agama, sesuai dengan agama dan keyakinannya
masing-masing. (eri/ens)