SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor mendukung program restorasi lahan gambut yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Karena selain untuk memulihkan lahan yang rusak, program ini untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di areal gambut.
“Saya berharap adanya program restorasi gambut dapat meminimalisasi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Halikinnor saat memberikan arahan pada acara pelatihan administrasi keuangan dan pengelolaan restorasi gambut, belum lama ini.
Halikinnor mengaku, masalah kebakaran lahan di areal gambut, memang menjadi persoalan, makanya upaya penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama. Pasalnya dampak yang ditimbulkan sangat besar, meliputi semua aspek kehidupan, sehingga semua pihak harus bahu-membahu menyatu tekad untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan.
Menurutnya, Kabupaten Kotim sejauh ini telah upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, diantaranya menyiapkan masyarakat peduli api, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan karlahut.
Dengan adanya program restorasi gambut ini, diharapkan dapat mengembalikan kondisi gambut di wilayah kita menjadi lebih bagus, melalui program yang telah disusun.
“Selama ini kita ketahui jika lahan gambut terbakar itu akan sangat sulit untuk memadamkannya dan butuh waktu lama,“ ujarnya.
Ia menjelaskan lahan, hutan, maupun rawa gambut merupakan suatu ekosistem yang unik, sekaligus sangat rentan atas gangguan eksternal. Ekosistem gambut terbentuk dari interaksi dan kesatuan tanah organik, air, dan vegetasi secara utuk dan solid. Drainase yang berlebihan dapat menyebabkan kekeringan pada gambut sehingga membuatnya mudah untuk terbakar.
“Saya juga minta kepada masyarakat Kotim yang terlibat dan dibina melalui program ini bisa betul-betul menyerap ilmu yang diberikan dan menerapkannya pada lingkungan,” harapnya.
Restorasi gambut ini merupakan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), Dinas lingkungan hidup (DLH) dari tingkat provinsi hingga kabupaten, dan lain-lain.