MUARA TEWEH-Fraksi PDI
Perjuangan mengharapkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tetap
dilakukan dengan tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat wajib pajak. Untuk
itu, lanjutnya, maka perangkat daerah (PD) terkait bisa melakukan validasi data
wajib pajak dan melakukan edukasi, baik secara langsung dan tidak langsung.
“Tetap lakukan
terobosan-terobosan baru untuk menggali sumber-sumber pendapatan sehingga
pendapatan daerah bisa meningkat,†ujar juru bicara Fraski PDI Perjuangan Henny
Rosgiaty Rusli pada rapat paripurna, belum lama ini.
Selain itu, lanjutnya,
pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran yang ada dan serapan anggaran
harus sesuai target agar bisa memberikan dorongan atau stimulan terhadap
perkembangan ekonomi daerah.
“Kami menyetujui Raperda APBD
Perubahan tahun anggaran 2019 menjadi Perda APBD tahun 201. Semoga semua
kegiatan dapat dilaksanakna dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian serta
kesejahteraan masyarakat,†katanya.
Terpisah, juru bicara Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Benny Siswanto menyampaikan, fraksinya agar proyek
multiyear diberikan kepada rekanan yang mengerjakan memang betul-betul padat
alat, padat SDM dan padat modal agar proyek multiyear benar-benar bisa
bermanfaar bagi masyarakat.
“Juga mengingat waktu
pengerjaan di perubahan ini pendek, agar setiap PD bisa pengerjaannya tepat
waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan
dengan baik dan yang terpenting adalah dana dapat terserap dengan maksimal dan
lebih mengutamakan kualitas pekerjaan,†kata Benny.(adl/uni)