Jalan Rusak di Kutai Barat Jadi Catatan Merah

PROKALTENG.CO-Jalan rusak di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi poin utama yang dikemukakan Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat kerja seluruh kepala daerah di Benua Etam itu, Edy menyebutkan kondisi jalan penghubung dua kabupaten Kubar-Kukar sudah sangat memprihatinkan. Titik kerusakan ada banyak diruas jalan trans Kalimantan tersebut.

Bahkan, Wabup secara terang-terangan mengungkap biang kerusakan jalan adalah karena aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. Jalan umum dilewati truk-truk yang berisi batu bara, tandan sawit, termasuk tangki-tangki yang berisi di atas 10 ton CPO.

Ditambah lagi, dengan rendahnya status kondisi akses jalan di Kubar yaitu 3B atau rentan rusak. Dia juga mengaku tak mampu menangkis aktivitas tersebut, juga berdampak pada ekonomi wilayahnya.

“Sebab tanpa aktivitas tersebut, baik ekonomi daerah maupun secara nasional tidak akan berkembang,” imbuhnya.

Sementara itu, aturan penggunaan jalan umum sudah tertuang pada Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

“Termasuk diatur jumlah kendaraan yang melewati jalan dibatasi, namun faktanya di lapangan jalan di Kubar dilewati puluhan kendaraan angkutan berat tiap harinya,” singgung Edy.

Menanggapi persoalan jalan, Pj Gubernur Akmal Malik mengaku telah menjadi salah satu perhatiannya, termasuk regulasi perda harus disinkronisasikan antara daerah dan provinsi. “Iya, akan kita lakukan komunikasi dan sinkronisasi regulasi, itu hanya miskomunikasi saja,” jelas Akmal.

Dikatakannya sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menganggarkan pembangunan jalan Kukar-Kubar. Bahkan, kata dia, akan segera terealisasi, dengan tingkat kemantapan mencapai 96 persen tahun 2024 mendatang.

Pemprov juga menganggarkan pembangunan jalan Tanjung Isuy menuju Pulau Lanting Kecamatan Jempang, Kubar, sebesar Rp 42 miliar tahun ini.

Dia juga memaparkan sejumlah catatan merah untuk beberapa kabupaten di Kaltim. Itu terkait kinerja pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan. (luk/kri/k8)

PROKALTENG.CO-Jalan rusak di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi poin utama yang dikemukakan Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat kerja seluruh kepala daerah di Benua Etam itu, Edy menyebutkan kondisi jalan penghubung dua kabupaten Kubar-Kukar sudah sangat memprihatinkan. Titik kerusakan ada banyak diruas jalan trans Kalimantan tersebut.

Bahkan, Wabup secara terang-terangan mengungkap biang kerusakan jalan adalah karena aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. Jalan umum dilewati truk-truk yang berisi batu bara, tandan sawit, termasuk tangki-tangki yang berisi di atas 10 ton CPO.

Ditambah lagi, dengan rendahnya status kondisi akses jalan di Kubar yaitu 3B atau rentan rusak. Dia juga mengaku tak mampu menangkis aktivitas tersebut, juga berdampak pada ekonomi wilayahnya.

“Sebab tanpa aktivitas tersebut, baik ekonomi daerah maupun secara nasional tidak akan berkembang,” imbuhnya.

Sementara itu, aturan penggunaan jalan umum sudah tertuang pada Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

“Termasuk diatur jumlah kendaraan yang melewati jalan dibatasi, namun faktanya di lapangan jalan di Kubar dilewati puluhan kendaraan angkutan berat tiap harinya,” singgung Edy.

Menanggapi persoalan jalan, Pj Gubernur Akmal Malik mengaku telah menjadi salah satu perhatiannya, termasuk regulasi perda harus disinkronisasikan antara daerah dan provinsi. “Iya, akan kita lakukan komunikasi dan sinkronisasi regulasi, itu hanya miskomunikasi saja,” jelas Akmal.

Dikatakannya sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menganggarkan pembangunan jalan Kukar-Kubar. Bahkan, kata dia, akan segera terealisasi, dengan tingkat kemantapan mencapai 96 persen tahun 2024 mendatang.

Pemprov juga menganggarkan pembangunan jalan Tanjung Isuy menuju Pulau Lanting Kecamatan Jempang, Kubar, sebesar Rp 42 miliar tahun ini.

Dia juga memaparkan sejumlah catatan merah untuk beberapa kabupaten di Kaltim. Itu terkait kinerja pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan. (luk/kri/k8)