PROKALTENG.CO-Aliansi Mahasiswa Kota Minyak menggelar demonstrasi pada Jumat (21/2) untuk menuntut kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Aksi yang dimulai pada pukul 15.00 Wita itu berlangsung hingga malam hari dan berakhir ricuh.
Sekitar pukul 20.30 wita masa aksi didibubarkan secara paksa dan membuat enam orang mahasiswa ditangkap polisi.
“Alibinya karena massa diminta mundur tepat pukul 6 malam, namun kami masih tetap mau bertahan sampai Ketua DPRD Balikpapan menemui kami. Padahal acara pukul 6 sampai 8 malam itu hanya sholat berjamaah,” ungkap Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Minyak usai dibubarkan paksa oleh polisi.
Tion menerangkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian untuk tetap berada di lokasi hingga Anggota DPRD Balikpapan menemui massa aksi.
“Tapi deadlock, akhirnya dilakukan penangkapan terhadap 6 orang kawan kami, kami sudah lakukan negosiasi,” terangnya.
Ia mengungkapkan alasan Ketua DPRD Balikpapan tidak dapat menemui massa aksi dikarenakan berada di luar kota dan sedang menghadiri pelantikan Kepala Daerah serentak di Jakarta.
“Padahal di tengah efisiensi anggaran hari ini, anggota DPRD tetap hadir di Jakarta,” lanjutnya.
Tion menyampaikan, pihaknya berencana akan tetap berada di lokasi aksi, yaitu di Depan Gedung DPRD Kota Balikpapan.
“Kami meminta pemerintah daerah turut bergerak bersama untuk menuntut kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, kami meminta Pemkot Balikpapan mengevaluasi kinerjanya dan terus melakukan perbaikan,” tegas Tion.
Tion menegaskan kembali, agar kepolisian dari Polresta Balikpapan segera membebaskan 6 orang massa aksi Indonesia Gelap. Untuk diketahui, sebutnya, 6 orang yang ditangkap inisial MH, HI, JU, B, RS, dan Y.
Padahal menurutnya, aksi massa merupakan bagian dari demokrasi dan hal tersebut tidak boleh dihalang-halangi, karena ini bentuk kebebasan yang dilindungi Undang-Undang.
“Kami meminta segera bebaskan kawan kami. Atas tindakan ini, maka kami mengecam tindakan kepolisian sebagai penghalangan terhadap hak demokrasi rakyat,” pungkasnya.(jpg)