Tahun ini, Indonesia bakal kembali menggelar
Pilkada serentak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sejak awal mengimbau
partai politik (parpol) tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada calon
yang akan maju pada pemilihan kepala daerah.
Parpol, bahkan dituntut untuk bisa menyeleksi
dengan cermat rekam jejak calon kepala daerah yang akan diusungnya. Jangan
sampai bermasalaha dikemudian hari karena terseret dugaan tindak pidana
korupsi.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan,
pihaknya telah berkali-kali mengingatkan parpol untuk memilih sosok yang bersih
sebagai calon kepala daerah (cakada). Tidak terkecuali pada pilkada tahun ini.
“Tentunya itu (kriteria calon yang bersih)
masih berlaku dan KPK mengimbau untuk memilih calon yang bersih,†kata Ali di
Jakarta, Minggu (23/2).
Imbauan itu menindaklanjuti laporan masyarakat
soal sosok dengan jejak rekam kurang bersih yang mendeklarasikan diri maju di
pilkada. Sosok itu diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak
hukum.
“Selama ada laporan, tentu informasi itu akan
didiskusikan (di KPK, Red),†kata pria berlatarbelakang jaksa itu.
Siapa saja calon yang memiliki jejak rekam
kurang bersih itu? KPK tidak spesifik menyebutkan nama-namanya. Namun, Ali
menyebut ada beberapa daerah yang masuk catatan KPK terkait dengan fenomena
itu. Salah satunya Makassar, Sulawesi Selatan.
“Iya memang betul (Makassar masuk catatan KPK,
Red), seperti apa (tindak lanjutnya) nanti akan disampaikan,†paparnya.
Untuk diketahui, Makassar bakal
menyelenggarakan pilkada tahun ini. Beberapa tokoh telah mendeklarasikan diri
maju sebagai calon wali kota. Tak terkecuali, eks Wali kota Makassar Moh.
Ramdhan “Danny†Pomanto.
Latar belakang calon kada penting untuk
menjadi pertimbangan parpol menjatuhkan rekomendasi. Ali menegaskan, pihaknya
akan memberikan treatment khusus terhadap fenomena pemberian rekom kepada sosok
yang diduga kurang bersih.jpc)