Pembangunan Lapangan Voli Diduga Mark-Up

PULANG PISAU-Pembangunan
lapangan voli di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu diduga di-mark-up
(dinaikkan). Pembangunan lapangan voli yang bersumber dari dana desa (DD) itu
menelan anggaran sebesar Rp65.613.000 dan dikerjakan secara swakelola. Namun,
sejumlah warga setempat berpandangan bahwa nilai  tersebut tidak sebanding dengan realisasi lapangan.

“Anggaran Rp65 juta
lebih. Namun fakta lapangan, belanja pengerjaan itu, yakni semen 140 sak, pasir
satu kapal, batu split tiga pikap, dan upah kerja hanya Rp5 juta,” kata warga
yang meminta namanya tidak disebutkan.

Menurut dia, jika
dilihat dari belanja tersebut, nilai nominalnya masih sangat jauh berada di bawah
pagu anggaran yang disediakan. “Yang cukup aneh adalah soal upah kerja.
Semestinya swakelola atau padat karya itu 30 persen dari pagu anggaran atau
sekitar Rp19.6830.000. Namun yang dibayarkan kepada pekerja hanya Rp5 juta,”
kata dia.

Pria tersebut mengungkapkan,
kendati ada pajak dan ditambah belanja piranti seperti net, bola, dan tiang,
tapi nilainya tak sebesar itu. “Yang kita pertanyakan bagaimana perencanaan
dari kegiatan tesebut. Semestinya dihitung dengan benar dan cermat. Berapa
kebutuhan belanja secara keseluruhan untuk pengerjaan itu. Semestinya
penyusunan APBDes juga dilakukan secara transparan,” sebutnya.

Untuk itu, dia berharap
instansi terkait bisa melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut. “Kalau perlu
audit juga dilakukan untuk kegiatan lainnya. Kami hanya ingin pengelolaan DD
itu transparan sesuai kebutuhan desa. Sehingga dengan adanya DD, pembangunan berjalan
baik untuk kemajuan desa,” harapnya.

Di tempat terpisah, Penjabat
(Pj) Kepala Desa (Kades) Belanti Siam, Suhardi, saat dikonfirmasi media, tidak
banyak berkomentar. Dia mengungkapkan, belanja yang disampaikan warganya itu
hanya untuk bangunan utama. “Belum ditambahkan piranti tambahan lain, pajak,
serta biaya pelaksanaannya. Yang dilaporkan itu masih  50 persen pelaksanaan,” tulis Suhardi melalui
pesan WhatsApp.

Suhardi pun menyesalkan
laporan warga tersebut.  “Tolong kepada
warga yang melaporkan hal tersebut, sebelumnya konfirmasi dahulu kepada pihak pelaksana
kegiatan,” tambah dia.

Namun saat disinggung terkait permintaan warga agar
kegiatan tersebut diaudit, Suhardi tak memberikan respons. (art/ce/ala)

PULANG PISAU-Pembangunan
lapangan voli di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu diduga di-mark-up
(dinaikkan). Pembangunan lapangan voli yang bersumber dari dana desa (DD) itu
menelan anggaran sebesar Rp65.613.000 dan dikerjakan secara swakelola. Namun,
sejumlah warga setempat berpandangan bahwa nilai  tersebut tidak sebanding dengan realisasi lapangan.

“Anggaran Rp65 juta
lebih. Namun fakta lapangan, belanja pengerjaan itu, yakni semen 140 sak, pasir
satu kapal, batu split tiga pikap, dan upah kerja hanya Rp5 juta,” kata warga
yang meminta namanya tidak disebutkan.

Menurut dia, jika
dilihat dari belanja tersebut, nilai nominalnya masih sangat jauh berada di bawah
pagu anggaran yang disediakan. “Yang cukup aneh adalah soal upah kerja.
Semestinya swakelola atau padat karya itu 30 persen dari pagu anggaran atau
sekitar Rp19.6830.000. Namun yang dibayarkan kepada pekerja hanya Rp5 juta,”
kata dia.

Pria tersebut mengungkapkan,
kendati ada pajak dan ditambah belanja piranti seperti net, bola, dan tiang,
tapi nilainya tak sebesar itu. “Yang kita pertanyakan bagaimana perencanaan
dari kegiatan tesebut. Semestinya dihitung dengan benar dan cermat. Berapa
kebutuhan belanja secara keseluruhan untuk pengerjaan itu. Semestinya
penyusunan APBDes juga dilakukan secara transparan,” sebutnya.

Untuk itu, dia berharap
instansi terkait bisa melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut. “Kalau perlu
audit juga dilakukan untuk kegiatan lainnya. Kami hanya ingin pengelolaan DD
itu transparan sesuai kebutuhan desa. Sehingga dengan adanya DD, pembangunan berjalan
baik untuk kemajuan desa,” harapnya.

Di tempat terpisah, Penjabat
(Pj) Kepala Desa (Kades) Belanti Siam, Suhardi, saat dikonfirmasi media, tidak
banyak berkomentar. Dia mengungkapkan, belanja yang disampaikan warganya itu
hanya untuk bangunan utama. “Belum ditambahkan piranti tambahan lain, pajak,
serta biaya pelaksanaannya. Yang dilaporkan itu masih  50 persen pelaksanaan,” tulis Suhardi melalui
pesan WhatsApp.

Suhardi pun menyesalkan
laporan warga tersebut.  “Tolong kepada
warga yang melaporkan hal tersebut, sebelumnya konfirmasi dahulu kepada pihak pelaksana
kegiatan,” tambah dia.

Namun saat disinggung terkait permintaan warga agar
kegiatan tersebut diaudit, Suhardi tak memberikan respons. (art/ce/ala)