Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Senin sore (8/6).
Dia mengaku telah mendapat restu dari organisasi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan bakal memperjuangkan RUU Ketenagakerjaan.
Kepada awak media, Said menyatakan bahwa keputusan bergabung dengan Istana sudah melalui diskusi bersama rekan-rekan seperjuangannya di KSPI.
Dia juga mengaku mendapatkan dukungan dari para buruh yang bernaung di organisasi tersebut untuk meneruskan perjuangan dari dalam. Karena itu, dia bersedia masuk jajaran kabinet Presiden Prabowo.
”Setelah kami diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau,” kata dia.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Said bakal memberikan masukan dan analisis kebijakan. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Dia berjanji, akan bersuara dan berpihak pada buruh.
Mengingat, kata dia, saat ini Presiden Prabowo sudah dikelilingi orang-orang yang merepresentasikan pengusaha seperti Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani, dan Luhut Binsar Panjaitan.
”(Mereka) banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal, yang dari buruh kan tidak ada,” ujarnya.
Karena itu, Said juga bertekad untuk menjaga keseimbangan antara suara pemodal dengan suara buruh. Menurut dia, perjuangan kaum buruh harus terus disuarakan, termasuk dari dalam Istana. Dia pun berjanji, akan tetap kritis dan bersuara lantang untuk membela kaum buruh. Salah satunya lewat agenda prioritas yang hendak dia kejar.
”RUU Ketenagakerjaan, RUU Ketenagakerjaan (menjadi prioritas),” kata pria yang juga Presiden Partai Buruh itu.
Sesuai dengan jadwal, pelantikan Said Iqbal di Istana hari ini juga bersamaan dengan pelantikan Nanik S. Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik dilantik oleh Presiden Prabowo menggantikan Dadan Hindayana yang kini sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).(jpc)
