PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah kabupaten dan kota mensikronkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Agus Siswadi menyampaikan indeks SPBE Kalteng tahun ini baik, berada pada poin 2.75.
“Tahun ini naik, tahun kemarin SPBE Kalteng masuk ketegori kurang dengan poin 1.09,” kata Agus, Senin (29/1).
Ia mengatakan sinkronisasi menjadi penilaian penting dalam menaikan poin SPBE. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggunakan server Infrastructure (HCI).
Agus mengaskan untuk memlakukan sinkronisasi pemerintah kabupaten dan kota perlu menggunakan memiliki sistem yang sama.
“Dengan begitu bisa tersambung ke sistem satu data Kalteng. Sepanjang provinsi tidak terkoneksi dengan kabupaten kota maka tidak bisa naik nilainya,” tuturnya.
Ia mengakui nilai kabupaten kota bisa lebih tinggi karena mereka sudah terkoneksi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kecamatan. Sedangkan provinsi saat ini sudah terkoneksi dengan sistem pemerintahan pusat, namun belum terkoneksi seluruhnya dengan kabupaten kota. (hfz/pri)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah kabupaten dan kota mensikronkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Agus Siswadi menyampaikan indeks SPBE Kalteng tahun ini baik, berada pada poin 2.75.
“Tahun ini naik, tahun kemarin SPBE Kalteng masuk ketegori kurang dengan poin 1.09,” kata Agus, Senin (29/1).
Ia mengatakan sinkronisasi menjadi penilaian penting dalam menaikan poin SPBE. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggunakan server Infrastructure (HCI).
Agus mengaskan untuk memlakukan sinkronisasi pemerintah kabupaten dan kota perlu menggunakan memiliki sistem yang sama.
“Dengan begitu bisa tersambung ke sistem satu data Kalteng. Sepanjang provinsi tidak terkoneksi dengan kabupaten kota maka tidak bisa naik nilainya,” tuturnya.
Ia mengakui nilai kabupaten kota bisa lebih tinggi karena mereka sudah terkoneksi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kecamatan. Sedangkan provinsi saat ini sudah terkoneksi dengan sistem pemerintahan pusat, namun belum terkoneksi seluruhnya dengan kabupaten kota. (hfz/pri)
