PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menghadapi ancaman Karhutla yang terus meningkat selama musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta tambahan dukungan dari pemerintah pusat. Mulai dari helikopter water bombing hingga Dana Siap Pakai (DSP) untuk penguatan operasi darat.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat mengikuti rapat virtual bersama Menteri LHK Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Senin (28/07/2025).
“Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana Karhutla dan menyampaikan permohonan dukungan operasi udara kepada BNPB,” tegas Agustiar.
Gubernur merinci kebutuhan minimal sebanyak enam unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli. Selain itu, pihaknya mengusulkan bantuan DSP agar operasi darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun bisa berjalan optimal.
“Dukungan ini diharapkan dapat dicairkan lebih cepat dan tidak bersifat reimburse,” harapnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga melaporkan bahwa berdasarkan data SIPONGI, terdapat 1.326 hotspot di Kalteng atau 2,09 persen dari total nasional. Luas lahan terbakar mencapai 146,21 hektare, atau 1,70 persen dari total luas Karhutla nasional. Namun hingga Juli 2025, BMKG menyebut tidak terpantau sebaran asap di wilayah Kalteng.
Rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Darliansjah dan jajaran BMKG Kalteng. (mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menghadapi ancaman Karhutla yang terus meningkat selama musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta tambahan dukungan dari pemerintah pusat. Mulai dari helikopter water bombing hingga Dana Siap Pakai (DSP) untuk penguatan operasi darat.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat mengikuti rapat virtual bersama Menteri LHK Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Senin (28/07/2025).
“Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana Karhutla dan menyampaikan permohonan dukungan operasi udara kepada BNPB,” tegas Agustiar.
Gubernur merinci kebutuhan minimal sebanyak enam unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli. Selain itu, pihaknya mengusulkan bantuan DSP agar operasi darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun bisa berjalan optimal.
“Dukungan ini diharapkan dapat dicairkan lebih cepat dan tidak bersifat reimburse,” harapnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga melaporkan bahwa berdasarkan data SIPONGI, terdapat 1.326 hotspot di Kalteng atau 2,09 persen dari total nasional. Luas lahan terbakar mencapai 146,21 hektare, atau 1,70 persen dari total luas Karhutla nasional. Namun hingga Juli 2025, BMKG menyebut tidak terpantau sebaran asap di wilayah Kalteng.
Rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Darliansjah dan jajaran BMKG Kalteng. (mmckalteng)
