PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menyambut musim kemarau yang diperkirakan berlangsung selama empat bulan mulai awal Juni, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah antisipatif terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satunya melalui Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (28/5).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mengatakan apel ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang sebelumnya digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat.
“Apel ini menjadi salah satu langkah kita untuk mensinergikan seluruh unsur di lapangan yang nantinya akan terlibat dalam penanganan Karhutla. Kita ingin memastikan semua pihak sudah siap sejak dini,” ujarnya.
Toyib menambahkan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menguji kesiapsiagaan personel serta sarana dan prasarana (sarpras) penanganan darurat, khususnya menjelang musim kemarau sebagaimana diprediksi BMKG akan berlangsung empat bulan.
“Kita sudah siapkan 660 personel untuk mengikuti apel ini, dan masing-masing stakeholder juga sudah menyiapkan personel yang akan diterjunkan saat terjadi Karhutla,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa meski musim kemarau diperkirakan dalam kondisi kemarau basah potensi karhutla tetap tinggi. Untuk itu, seluruh pihak diminta tetap waspada dan tidak menganggap enteng situasi.
Terkait dukungan dana, Toyib memastikan BPBPK bersama Dinas Kehutanan dan instansi teknis lain telah menyusun kebutuhan anggaran.
Ia menegaskan bahwa efisiensi administrasi tidak berdampak pada alokasi untuk penanganan darurat.
“Efisiensi memang sedikit berpengaruh pada sisi administrasi, tapi tidak mengganggu anggaran yang bersifat langsung untuk penanganan kedaruratan,” katanya.
Meski sarpras di tingkat provinsi dinilai memadai, Toyib menyoroti masih adanya kekurangan di tingkat kabupaten/kota akibat belum optimalnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Di beberapa kabupaten, sarpras masih kurang memadai. Ini karena mungkin belum ada dukungan anggaran yang optimal dari pemerintah kabupaten/kota, padahal mereka adalah lokus dan ujung tombak dari pembangunan dan penanganan Karhutla,” tegasnya.
Ia berharap kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan dapat membuat Kalteng lebih tangguh menghadapi ancaman karhutla yang kerap muncul saat kemarau tiba. (hfz)