PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN), yang menjadi indikator kesejahteraan dan daya beli nelayan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, H. Darliansjah, mengatakan bahwa peningkatan NTN menjadi target penting agar nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya.
“Pemprov Kalteng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk mendorong agar Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2025 ini berada di atas 100,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/3/2025).
Menurutnya, NTN merupakan rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan. Jika angkanya lebih dari 100, berarti pendapatan nelayan lebih besar dibanding biaya yang mereka keluarkan. Sebaliknya, jika di bawah 100, pengeluaran nelayan untuk konsumsi dan produksi lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.
“NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang atau jasa yang mereka butuhkan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun keperluan produksi,” kata Darliansjah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng hingga Februari 2025, NTN di wilayah ini tercatat di angka 99,14. Angka ini masih di bawah target, sehingga berbagai upaya terus dilakukan agar pendapatan nelayan bisa lebih besar dibandingkan pengeluarannya.
Dislutkan Kalteng, kata Darliansjah, terus mendorong peningkatan sarana penangkapan ikan di perairan laut dan perairan umum daratan, penguatan infrastruktur pelabuhan, serta pelatihan keterampilan usaha bagi nelayan.
Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat guna mendukung kebijakan harga ikan yang lebih berpihak pada kesejahteraan nelayan.
“Beberapa langkah strategis dalam peningkatan NTN ini terus dilakukan oleh Pemprov Kalteng, salah satunya melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbarui kebijakan harga ikan. Hal ini dilakukan dalam mendukung program prioritas Pemprov Kalteng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan,” tutupnya. (mmckalteng)