PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempercepat penyelesaian proses input data keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan jadwal pengelolaan anggaran daerah agar seluruh program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.
Asisten Administrasi Umum (Adum) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng, Sunarti menjelaskan, proses input data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Setelah proses tersebut selesai, tahap selanjutnya adalah validasi untuk penerbitan nomor Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
“Setelah tahap input anggaran kas selesai, proses validasi akan menghasilkan nomor DPPA atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Dengan begitu, seluruh penatausahaan keuangan daerah dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Sunarti, dilansir dari Kaltengpos, baru-baru ini.
Ia menegaskan, ketepatan waktu dalam pengelolaan anggaran merupakan hal yang sangat penting agar realisasi program tidak mengalami keterlambatan, terutama bagi sektor-sektor strategis yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.
Sunarti juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang perkebunan, kehutanan, dan energi serta sumber daya mineral (ESDM).
Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
“Setiap sektor memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Karena itu, sinergi antarinstansi dan dukungan legislatif sangat dibutuhkan agar hasilnya maksimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan Pemprov Kalteng terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas daerah, baik dari sisi perencanaan, realisasi, maupun dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov selalu berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan anggara. Evaluasi rutin menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya. (zia/ans/kpg)