PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan pentingnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara berlangsung tanpa praktik politik uang.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menjelang pelaksanaan PSU yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak.
Menurutnya, PSU kali ini tidak hanya menjadi sorotan pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semua pihak diminta untuk menjaga marwah demokrasi dan menghindari segala bentuk kecurangan, khususnya politik uang yang merusak integritas pemilu.
“Kami berharap agar semua pihak tidak lagi menggunakan politik uang. Jangan mencederai proses demokrasi hanya demi kepentingan sesaat,” tegas Darliansjah, Kamis (24/7).
Ia mengungkapkan, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran sudah beberapa kali menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar pelaksanaan PSU dilakukan dengan jujur, adil, dan sportif, serta dikawal dengan sosialisasi yang menyejukkan.
“PSU ini harus dijalankan dengan suasana riang gembira. Ini pesta demokrasi, bukan ajang saling jegal. Jangan sampai demokrasi kita dikotori oleh transaksi suara,” imbuhnya.
Darliansjah juga menyatakan keyakinannya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, PSU di Barito Utara dapat berjalan efektif, aman, dan menghasilkan pemimpin terbaik.
Menanggapi kemungkinan adanya pihak yang kembali mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK), Darliansjah meminta agar semua pihak tidak berandai-andai dan tetap fokus menjalankan tahapan PSU secara maksimal.
“Kita yakini bahwa pelaksanaan PSU di Barito Utara akan berjalan efektif dan kondusif. Mari kita jaga bersama-sama demi demokrasi yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya.(hfz)