PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan langkah strategis guna mengendalikan inflasi menjelang Ramadan 2025. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin (24/2).
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko hadir mewakili Pemprov Kalteng dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah harus bekerja keras mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Ia meminta daerah tidak hanya bergantung pada pasokan dari wilayah lain, melainkan melakukan langkah konkret dalam menekan lonjakan harga.
Sementara itu, Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah mengungkapkan, lima komoditas utama penyumbang inflasi Ramadan tahun lalu adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.
“Telur ayam ras mengalami inflasi di 148 kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan cabai rawit tercatat mengalami kenaikan harga di 111 daerah,” ujarnya.
Pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sumatera Barat.
Komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan IPH adalah cabai merah, cabai rawit, dan beras. Selain itu, harga gula pasir naik 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga cabai rawit turun 4,37% dan minyak goreng mengalami kenaikan 0,48%.
Yuas Elko menegaskan, Pemprov Kalteng akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok.
“Kami akan mengambil langkah-langkah konkret agar inflasi tetap terkendali selama Ramadan. Sesuai arahan Kemendagri, pemerintah daerah harus proaktif dalam mengantisipasi lonjakan harga,” ujarnya.
Turut hadir dalam rakor ini unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, kepala perangkat daerah terkait, serta Plh Kepala Biro Ekonomi Setda Kalteng Fanny Kartika Oktavianti. (mmckalteng)