PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA) tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan hitung-hitungan nominal. Menurutnya, pembagian DBH harus mencerminkan keberpihakan kepada daerah penghasil agar mampu mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Pernyataan itu disampaikan Edy saat menghadiri forum koordinasi teknis DBH di Kalimantan Timur bersama 10 provinsi penghasil SDA terbesar. Ia menekankan pentingnya regulasi baru yang menjamin distribusi dana lebih proporsional.
“Kami, daerah-daerah penghasil, hanya meminta hak yang sesuai. Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin pembagian yang proporsional dan layak. Jangan sampai daerah yang sudah memberi justru tidak diberi keadilan,” tegasnya dilansir dari Kalteng Pos.
Edy mencontohkan, setiap tahun Kalteng menyumbang sekitar Rp2 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor SDA, namun pembagian yang kembali ke daerah belum sebanding dengan kontribusi tersebut.
“Kontribusi Kalteng untuk negara sudah besar, tapi manfaatnya bagi masyarakat di daerah belum terasa maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam forum akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jambi sebagai perwakilan resmi. Edy berharap langkah ini menjadi pijakan agar regulasi ke depan bisa menjamin pembagian DBH yang lebih adil.
“Kalau DBH adil, kami bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat,” pungkasnya. (zia/ala)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA) tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan hitung-hitungan nominal. Menurutnya, pembagian DBH harus mencerminkan keberpihakan kepada daerah penghasil agar mampu mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Pernyataan itu disampaikan Edy saat menghadiri forum koordinasi teknis DBH di Kalimantan Timur bersama 10 provinsi penghasil SDA terbesar. Ia menekankan pentingnya regulasi baru yang menjamin distribusi dana lebih proporsional.
“Kami, daerah-daerah penghasil, hanya meminta hak yang sesuai. Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin pembagian yang proporsional dan layak. Jangan sampai daerah yang sudah memberi justru tidak diberi keadilan,” tegasnya dilansir dari Kalteng Pos.
Edy mencontohkan, setiap tahun Kalteng menyumbang sekitar Rp2 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor SDA, namun pembagian yang kembali ke daerah belum sebanding dengan kontribusi tersebut.
“Kontribusi Kalteng untuk negara sudah besar, tapi manfaatnya bagi masyarakat di daerah belum terasa maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam forum akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jambi sebagai perwakilan resmi. Edy berharap langkah ini menjadi pijakan agar regulasi ke depan bisa menjamin pembagian DBH yang lebih adil.
“Kalau DBH adil, kami bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat,” pungkasnya. (zia/ala)
