PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan program Sekolah Rakyat harus berbasis data akurat dan tepat sasaran. Dalam rapat virtual yang membahas Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama Menteri Dalam Negeri dan jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, Syaifullah Yusuf menekankan pentingnya kesamaan data antar instansi untuk memastikan bantuan sampai kepada yang tepat.
Rapat tersebut juga diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang berlangsung di ruang rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Senin (21/4).
Syaifullah menjelaskan, untuk penyaluran bantuan dan penentuan penerima manfaat Sekolah Rakyat, pemerintah daerah diminta mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menambahkan bahwa pemutakhiran data menjadi fokus utama agar pemda memiliki data yang terverifikasi dan mendukung proses ground check yang dilakukan oleh Bappenas, Kemensos, dan BPS.
Sekolah Rakyat adalah program afirmatif yang bertujuan untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan kontribusi bagi Indonesia Emas 2045.
Program ini menyasar warga dari desil 1 dan 2 dengan kurikulum formal yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Orang tua siswa juga diminta berkomitmen untuk mendampingi proses pendidikan anak mereka.
Saat ini, sebanyak 356 titik rencana pembangunan Sekolah Rakyat telah terdata di berbagai tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Pada tahap awal, 200 titik direncanakan mulai dibangun pada 2025 berdasarkan hasil survei dan prioritas daerah dengan tingkat kemiskinan dan kesehatan yang rendah.
“Sudah ada 53 titik yang selesai disurvei, dan 85 titik lainnya akan segera memasuki tahap revitalisasi dan pembangunan sesuai dengan master plan,” kata Syaifullah.
Program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan inklusif yang berpihak pada kelompok rentan.
Sementara itu, Yuas Elko, Staf Ahli Gubernur Kalteng, menekankan pentingnya memastikan bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat bebas dari sengketa lahan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pastikan lebih dulu lokasi yang akan dibangun sebagai sekolah rakyat bebas dari persoalan sengketa lahan,” ujar Yuas dilansir dari Kalteng Pos. Dukungan dari instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan kualitas tenaga pendidik dan kesesuaian kualifikasi yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden.
Yuas berharap, dengan adanya program Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, nilai pendidikan yang layak bagi masyarakat dapat meningkat dan membantu memutus rantai kemiskinan. (*afa/ans/kpg)