PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran secara resmi mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalteng Periode Tahun 2025–2027, sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan di Aula Jayang Tingang Lantai I Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (21/11/2025).
Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa FPK berperan penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah kemajemukan masyarakat.
“Bangsa kita masih menghadapi berbagai konflik, baik vertikal maupun horizontal, yang berpotensi mengancam integritas nasional,” ujar gubernur.
Agustiar menambahkan bahwa pembauran kebangsaan adalah salah satu pilar penting dalam memperkuat kohesi sosial.
“Kehadiran FPK diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI, terutama dalam merawat hubungan antarkelompok masyarakat,” imbuh Gubernur.
Orang nomor satu di Kalteng ini juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai lokal dalam menjaga persatuan.
“Mari kita menjaga keharmonisan dan kedamaian di Kalimantan Tengah dengan menjunjung tinggi falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, melalui Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muhammad Rusan, menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.
“Persatuan yang kita rajut bersama adalah anugerah yang harus dirawat. Persatuan tidak hadir secara instan, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, setiap pihak perlu memperkuat rasa saling menghargai dan menjaga harmoni demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif,” ungkap Rusan.
Rusan juga mengingatkan agar FPK dijadikan ruang dialog dan kolaborasi sosial oleh seluruh pihak.
“Jangan sampai persatuan bangsa terganggu oleh kepentingan kelompok yang mengabaikan kepentingan bersama,” tutur Rusan.
Rusan juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis FPK.
“Kami berharap pengurus FPK mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam menciptakan harmoni serta mencegah potensi konflik sosial,” pungkas Rusan.
Tampak hadir FORKOPIMDA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalteng, Kepala OPD Terkait, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.(mmckalteng)
