PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyoroti perubahan pola kemiskinan di Kalteng.
Itu disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan di perkotaan kini lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota menurun, tetapi meningkat di desa.
”Kondisi ini menuntut penguatan penciptaan lapangan kerja di pedesaan untuk menekan migrasi penduduk ke kota, karena perpindahan tanpa keterampilan memadai dapat menambah pengangguran dan memperburuk kemiskinan perkotaan,” ujarnya.
Wagub menekankan perlunya pembaruan data makro dan sektoral agar kebijakan lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, sekaligus melanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman bersama lintas sektor.
Wagub Edy Pratowo, menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
“SDGs merupakan komitmen nasional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” tutur Edy.(mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyoroti perubahan pola kemiskinan di Kalteng.
Itu disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan di perkotaan kini lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota menurun, tetapi meningkat di desa.
”Kondisi ini menuntut penguatan penciptaan lapangan kerja di pedesaan untuk menekan migrasi penduduk ke kota, karena perpindahan tanpa keterampilan memadai dapat menambah pengangguran dan memperburuk kemiskinan perkotaan,” ujarnya.
Wagub menekankan perlunya pembaruan data makro dan sektoral agar kebijakan lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, sekaligus melanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman bersama lintas sektor.
Wagub Edy Pratowo, menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
“SDGs merupakan komitmen nasional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” tutur Edy.(mmckalteng)
