Waspada Inflasi Kalteng: Harga Pangan Jadi Pemicu Utama

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar setiap pekan bersama pemerintah pusat.

“Setiap hari Senin kita mengikuti rapat inflasi TPID seluruh Indonesia yang dipimpin Sekjen Kemendagri, dan daerah diminta terus memperhatikan kondisi inflasi masing-masing agar tidak mengalami kenaikan,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/4/2026).

Dia menyebutkan, pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap terkendali dengan batas maksimal sebesar 3,5 persen, sehingga seluruh daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di wilayahnya.

“Target nasional itu inflasi kita maksimal 3,5 persen. Jadi daerah harus melakukan langkah-langkah pengendalian agar tidak melampaui batas tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Kabut Asap Pekat, Satgas Pengendalian Karhutla Bagikan Masker ke Masyarakat

Menurut Yuas, kondisi inflasi di Kalimantan Tengah sempat mengalami kenaikan dan bahkan berada di peringkat ketujuh secara nasional pada pekan sebelumnya.

“Inflasi kita minggu lalu sempat naik dan berada di urutan ketujuh nasional, sehingga perlu perhatian serius, tidak hanya dari provinsi tetapi juga seluruh kabupaten dan kota,” ucapnya.

Dia menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur terkait lainnya.

Electronic money exchangers listing

“Ini bukan hanya tanggung jawab provinsi, tapi juga kepala daerah, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh unsur untuk melakukan upaya antisipasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yuas mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memberikan dampak terhadap inflasi di daerah, termasuk terhadap distribusi dan harga kebutuhan pokok.

Baca Juga :  Manfaatkan Sumber Daya Lokal, Dinas PMD Kalteng Gelar Lomba TTG Tingkat Provinsi

“Dengan naiknya BBM tentu akan berpengaruh. Sehingga kita juga harus memperhatikan stok LPG 3 kilogram di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Dia menambahkan, sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi di Kalimantan Tengah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga.

“Komoditas yang mempengaruhi inflasi di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah. Kemudian juga gula di beberapa daerah, serta beras premium,” jelasnya.

Pemerintah daerah pun diharapkan terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pokok guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar setiap pekan bersama pemerintah pusat.

“Setiap hari Senin kita mengikuti rapat inflasi TPID seluruh Indonesia yang dipimpin Sekjen Kemendagri, dan daerah diminta terus memperhatikan kondisi inflasi masing-masing agar tidak mengalami kenaikan,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/4/2026).

Dia menyebutkan, pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap terkendali dengan batas maksimal sebesar 3,5 persen, sehingga seluruh daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di wilayahnya.

Electronic money exchangers listing

“Target nasional itu inflasi kita maksimal 3,5 persen. Jadi daerah harus melakukan langkah-langkah pengendalian agar tidak melampaui batas tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Kabut Asap Pekat, Satgas Pengendalian Karhutla Bagikan Masker ke Masyarakat

Menurut Yuas, kondisi inflasi di Kalimantan Tengah sempat mengalami kenaikan dan bahkan berada di peringkat ketujuh secara nasional pada pekan sebelumnya.

“Inflasi kita minggu lalu sempat naik dan berada di urutan ketujuh nasional, sehingga perlu perhatian serius, tidak hanya dari provinsi tetapi juga seluruh kabupaten dan kota,” ucapnya.

Dia menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur terkait lainnya.

“Ini bukan hanya tanggung jawab provinsi, tapi juga kepala daerah, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh unsur untuk melakukan upaya antisipasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yuas mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memberikan dampak terhadap inflasi di daerah, termasuk terhadap distribusi dan harga kebutuhan pokok.

Baca Juga :  Manfaatkan Sumber Daya Lokal, Dinas PMD Kalteng Gelar Lomba TTG Tingkat Provinsi

“Dengan naiknya BBM tentu akan berpengaruh. Sehingga kita juga harus memperhatikan stok LPG 3 kilogram di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Dia menambahkan, sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi di Kalimantan Tengah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga.

“Komoditas yang mempengaruhi inflasi di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah. Kemudian juga gula di beberapa daerah, serta beras premium,” jelasnya.

Pemerintah daerah pun diharapkan terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pokok guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. (adr)

Terpopuler

Artikel Terbaru