PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, mengikuti kegiatan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024.
Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (17/12), menyusul Rakornas yang sebelumnya digelar di Palembang, Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Sugeng Haryono. Dalam sambutannya, Sugeng menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh unsur pemerintahan terhadap delapan poin rekomendasi yang telah disepakati pada Rakornas 2024.
“BPSDM Kemendagri telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut bersama beberapa pihak terkait, seperti Ditjen Bina Keuangan Daerah, Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri,” ujar Sugeng.
Salah satu rekomendasi utama yang dibahas adalah rencana pembentukan Asosiasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
Rahmawati, selaku Kepala BPSDM Kalteng, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan asosiasi tersebut. Ia mengusulkan agar asosiasi dilengkapi dengan struktur dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang matang.
“Kami mendukung penuh pembentukan Asosiasi BPSDM se-Indonesia. Namun, perlu ada pertemuan lanjutan untuk mematangkan struktur dan AD/ART-nya,” ungkap Rahmawati.
Rahmawati juga menyoroti masa jabatan Kepala BPSDM di daerah yang cenderung singkat. Ia mengingatkan agar pergeseran jabatan tidak terjadi secara mendadak setelah pembentukan asosiasi berlangsung.
“Diperlukan penguatan dari Kemendagri, khususnya untuk mendorong kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak terlalu cepat melakukan rotasi jabatan Kepala BPSDM di daerah, terutama bagi yang baru dilantik,” tegasnya.
Rahmawati menambahkan, pembentukan asosiasi ini juga perlu didukung dengan alokasi anggaran yang jelas. Ia berharap BPSDM di seluruh Indonesia dapat berkolaborasi untuk mendukung pendanaan asosiasi tersebut.
“Kolaborasi antar-BPSDM sangat penting untuk mendukung keberlangsungan asosiasi ini, baik dari segi struktur maupun anggarannya,” pungkasnya. (mmckalteng)