PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mendukung program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dan memastikan pemanfaatan lahan sesuai regulasi.
Kepala Disbun Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri, menyatakan pihaknya siap berperan aktif dalam proses penertiban, terutama dalam verifikasi ulang koperasi perkebunan yang beroperasi di dalam kawasan hutan.
“Kami dari Dinas Perkebunan Kalteng mendukung sepenuhnya aksi penertiban ini sebagai bagian dari upaya penyelesaian tata kelola sawit, terutama dalam proses verifikasi ulang koperasi dan pihak terkait,” ujarnya, Senin (17/3).
Menurut Rizky, kebijakan ini menjadi momentum untuk menata ulang sektor perkebunan sawit di Kalteng agar lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Dengan verifikasi ulang, koperasi dan perusahaan sawit diharapkan memiliki status hukum yang jelas serta menerapkan praktik usaha sesuai prinsip keberlanjutan.
Disbun Kalteng juga memastikan bahwa penertiban tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani sawit.
Pemerintah daerah akan berupaya agar petani kecil dan koperasi tetap mendapatkan kepastian usaha dalam proses penyesuaian dengan regulasi yang berlaku.
“Kami ingin kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi para petani dan koperasi sawit yang telah lama beroperasi,” ungkapnya.
Program PKH diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan industri perkebunan di Kalteng.
Dengan penerapan aturan yang lebih tegas, perkebunan sawit di provinsi ini diharapkan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan. (hfz)