PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan terus
berusaha mempertahankan perolehan prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP)
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Untuk itu, aset yang selalu
menjadi catatan setiap tahunnya harus terus diperbaiki dalam pengelolaanya
sebagai salah satu pendukung perolehan WTP pada LKPD anggaran 2019.
Gubernur Kalteng H Sugianto
Sabran menyebutkan bahwa pengelolaan aset dengan baik itu penting, karena
menjadi salah satu penilaian dalam hal memberikan WTP terhadap daerah. Untuk
itu, pihaknya menyebut aset-aset milik Pemprov Kalteng harus dirapikan.
“Pengelolaan aset ini menjadi
salah satu penilaian dalam WTP, Pemprov Kalteng perlu merapikan aset-aset yang
ada,†katanya di Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.
Hal senada, Sekda Kalteng
Fahrizal Fitri juga mengungkapkan bahwa penataan aset di lingkup perangkat
daerah (PD) menjadi salah satu fokusnya. Lantaran, hal itu berkaitan dengan
upaya mempertahankan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Kalteng.
“Kami sudah beberapa kali membuat
surat edaran berkaitan dengan penertiban aset, yang isinya saya meminta kepada
kepala PD masing-masing mencermati aset yang ada pada PD tersebut. Khususnya
aset bergerak yang berpindah atau tidak sesuai jabatan,†ungkapnya saat stressing entry meeting LKPD dalam
rangka reviu LKPD Pemprov Kalteng, di Aula Inspektorat Kalteng, belum lama ini.
Untuk itu, lanjutnya, dalam
penertiban, pihaknya juga bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kalteng. Bahkan, Pemprov Kalteng juga akan menggandeng Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Kalteng untuk optimalisasi penataan aset ini.
“Iya, jadi kami akan
bekerjasama dengan Kejati Kalteng yang akan mulai direalisasikan pada 2020
ini,†ucapnya kepada awak media.
Dengan demikian, pihaknya
optimistis Kalteng akan kembali raih WTP, apalagi sudah lima kali
berturut-turut peroleh WTP dari BPK. Dengan demikian, pihaknya berharap agar
seluruh PD segera menyelesaikan laporan keuangannya tepat waktu. (abw/hen/nto)