PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) Letjen TNI Suharyanto mengatakan dalam arahannya agar Apel Kesiapsiagaan dilaksanakan rutin setiap minggu.
Itu disampaikan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng), yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (16/6).
“Karhutla menjadi atensi langsung Presiden, jangan lengah. Bentuk Satgas, dan lakukan patroli secara rutin,” kata Letjen TNI Suharyanto.
Kedua, Letjen TNI Suharyanto mengimbau agar selalu memantau prediksi cuaca, titik – titik panas, dan tinggi muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara.
“Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat,” tutur Kepala BNPB.
Keempat, meningkatkan koordinasi pentahelix agar penanganan karhutla efektif dan efisien. Terakhir, penegakan Hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan aturan regulasi yang tegas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo selaku Komandan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalteng Tahun 2023 dalam laporannya menyampaikan menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri tanggal 20 Januari 2023 di Jakarta. Terkait meningkatnya ancaman karhutla akibat fenomena el nino, Pemprov Kalteng sejak awal telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla di tahun 2023.
“Kemudian, pada tanggal 15 Maret 2023, telah diadakan Rakor Karhutla bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dengan penekanan, yaitu peningkatan kesiapsiagaan personel sarana prasarana, dan penyediaan anggaran memadai untuk penanganan karhutla, dan jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan status siaga darurat karhutla,” ujarnya.
Kedua, sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten atau Kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sebanyak 9 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 10 November 2023. Supaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara optimal, sehingga tidak terjadi bencana karhutla, seperti yang dialami pada tahun 2019 dan 2015.
Ketiga, jika dibandingkan data karhutla 3 tahun terakhir yang merupakan musim kemarau basah. Maka penanganan Karhutla yang dilakukan bersama selama tahun 2023 sudah berjalan pada jalur yang tepat.
Berdasarkan data Karhutla yang terus dimonitor Posko Karhutla Provinsi Kalteng sampai awal musim kemarau Dasarian II Juni 2023. Diketahui jumlah hotspot (HS) yang terdeteksi sebanyak 1.129 HS atau sekitar 26% dari rata-rata HS tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian Karhutla yang dilaporkan sebanyak 192 atau sekitar 32% dari rata-rata kejadian 3 tahun terakhir. Luas Karhutla yang ditangani 389,08 hektare atau sekitar 50% dari rata-rata luas Karhutla yang ditangani tiga tahun terakhir.
Sedangkan berdasarkan analisis citra oleh Kementerian LHK, luas Karhutla seluas 1.096,27 ha atau sekitar 26% dari rata-rata luas karhutla tiga tahun terakhir. Memperhatikan data-data tersebut, Wagub Edy Pratowo percaya, dengan sinergisitas dan soliditas semua, penanggulangan karhutla yang dilaksanakan ini bisa mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2023.
Keempat, untuk pengendalian karhutla tahun 2023, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) sebesar Rp 83 Miliar. Digunakan untuk pencegahan, pemadaman, penanganan pasca Karhutla, patroli, operasi pencegahan dan pemadaman oleh satgas. Melibatkan masyarakat peduli api dan belanja sarana prasarana yang akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten dan kelompok Masyarakat Peduli Api.
Selain langkah tersebut, Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp 107 Miliar. Salah satunya untuk penanganan darurat bencana Karhutla jika terjadi.
Untuk mendukung upaya penanggulangan Karhutla di kabupaten/kota prioritas rawan Karhutla. Pemprov Kalteng telah mengaktifkan sebanyak 35 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla sejak 31 Mei 2023. Dengan Personel dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) atau relawan. Setiap harinya bertugas melaksanakan patroli, sosialisasi, deteksi dini dan pemadaman dini terhadap karhutla, sehingga penanganan karhutla di tingkat tapak dapat lebih efektif.
Mengenai kesiapan personel satgas Karhutla Provinsi Kalteng, berdasarkan pendataan diperkirakan sebanyak 10.654 orang, berasal dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, MPA dan Relawan lain, serta Tagana. Semua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan siap melakukan penanganan karhutla, sesuai kebutuhan di lapangan.
Kelima, Pemprov Kalteng berterima kasih kepada Kepala BNPB yang telah mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalteng, melalui bantuan 2 (dua) unit helikopter patroli yang sekaligus dapat melakukan waterbombing. Operasi akan diprioritaskan untuk penanganan karhutla pada ring satu ibu kota Provinsi.
Sebagai informasi, BNPB juga memberikan dukungan sarana prasarana pemadaman karhutla untuk kebutuhan setidaknya 27 Regu, dengan nilai bantuan sekitar Rp13,9 Miliar. Bantuan peralatan ini akan didistribusikan ke Kabupaten/Kota untuk dapat dioptimalkan dalam penanganan karhutla di tingkat kelompok masyarakat.
“Dengan adanya dukungan helikopter dan sarana prasarana pemadaman karhutla, berarti dua dari empat permohonan kami ke Pemerintah Pusat telah terpenuhi. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan BNPB ke Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Edy.
Terakhir, pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalteng mengajukan kembali 2 (dua) permohonan kepada Kepala BNPB, yaitu Dukungan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Informasi awal akan ada operasi TMC dukungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tanggal 25 Juni-6 Juli 2023 di Provinsi Kalteng. Tetapi setelah itu pihaknya memohon dukungan BNPB untuk kelanjutan operasi TMC di wilayah Provinsi Kalteng.
Selanjutnya, dukungan Operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) Untuk Operasi Pemadaman Darat yang dilakukan Personil Korem 102/Panju Panjung, Kepolisian Daerah Kalteng.
Rapat dihadiri oleh Anggota Forkopimda Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Bupati/Walikota beserta Anggota Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Kalteng. Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Kalteng serta Ketua Asosiasi/Profesi. (pri/hfz)