PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menyampaikan angka kemiskinan di wilayahnya pada 2024 berada di level 5,26 persen. Capaian ini dinilai positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,57 persen.
Meski demikian, Agustiar menilai penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di kawasan pedesaan yang rentan terhadap keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan sosial dasar.
“Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, dengan akses pendidikan dan layanan sosial yang masih terbatas,” ujar Agustiar saat sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat serta dialog bersama pilar-pilar sosial di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur, Selasa (15/4).
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menggenjot pemerataan pembangunan melalui Program Prioritas Huma Betang Sejahtera. Kebijakan ini difokuskan untuk mendorong kesejahteraan warga kurang mampu hingga pelosok.
“Program ini kami targetkan bagi masyarakat kurang mampu. Bentuknya antara lain bantuan langsung tunai, pasar murah, sekolah dan kuliah gratis, layanan kesehatan gratis, serta bantuan untuk petani dan nelayan,” jelasnya.
Di forum yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan pentingnya akurasi data dalam program pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus mengacu pada Data Terpadu Stabilisasi Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Mekanisme penggunaan DTSEN sedang disusun oleh Bappenas. Untuk sementara, Kemensos belum dapat membagikan data tersebut ke daerah,” ujarnya.
Mensos juga menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala, termasuk pencatatan terhadap warga yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Selain itu, ia meminta agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran. Warga yang masuk Desil 5 hingga 10 perlu dikeluarkan dari daftar penerima, dan Desil 1 harus dipastikan memperoleh bantuan secara penuh.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara menyeluruh, termasuk di Kalimantan Tengah yang dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh inklusif. (hfz)