PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, H Darliansjah, menegaskan pentingnya pengelolaan hutan adat yang melibatkan semua pihak. Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Pemangku Kepentingan Pengelolaan Hutan Adat Gunung Mas di Hotel Luwansa, Kamis (14/8).
Darliansjah menyampaikan, musyawarah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum untuk menyusun mekanisme tata kelola hutan adat yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong penggalian potensi ekonomi berbasis hutan, seperti pemanfaatan nilai ekonomi karbon, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan perhutanan sosial.
Menurutnya, seluruh upaya tersebut perlu dijalankan tanpa mengabaikan kearifan lokal, demi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan hutan adat bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Darliansjah mengajak seluruh peserta menjadikan musyawarah ini sebagai momentum untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, dan melahirkan kesepakatan strategis demi kelestarian Hutan Adat Gunung Mas.
“Semua ini untuk masa depan bumi yang lestari dan masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, H Darliansjah, menegaskan pentingnya pengelolaan hutan adat yang melibatkan semua pihak. Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Pemangku Kepentingan Pengelolaan Hutan Adat Gunung Mas di Hotel Luwansa, Kamis (14/8).
Darliansjah menyampaikan, musyawarah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum untuk menyusun mekanisme tata kelola hutan adat yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong penggalian potensi ekonomi berbasis hutan, seperti pemanfaatan nilai ekonomi karbon, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan perhutanan sosial.
Menurutnya, seluruh upaya tersebut perlu dijalankan tanpa mengabaikan kearifan lokal, demi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan hutan adat bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Darliansjah mengajak seluruh peserta menjadikan musyawarah ini sebagai momentum untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, dan melahirkan kesepakatan strategis demi kelestarian Hutan Adat Gunung Mas.
“Semua ini untuk masa depan bumi yang lestari dan masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.(hfz)
