PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memacu kesiapan pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis kearifan lokal.
Komitmen ini ditegaskan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat memberikan arahan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025).
Dalam forum tersebut, Agustiar menekankan bahwa satu-satunya visi misi yang dipegang oleh seluruh ASN Pemprov Kalteng adalah milik Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah selaras dengan Asta Cita Presiden.
Fokusnya ialah meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Dayak dan Kalteng secara umum (Manggatang Utus), dalam semangat kearifan lokal dan bingkai NKRI, guna mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah mengutamakan penyelesaian 8 Program 100 Hari Kerja. Waktu yang tersisa tinggal beberapa minggu, sehingga setiap kegiatan harus selaras dengan Program Prioritas Huma Betang.
“Tahun 2025 ini, lakukan tahapan verifikasi data untuk Program Kartu Huma Betang Sejahtera, agar program ini benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga masyarakat yang membutuhkan di daerah pedalaman. Tahun 2026 Kartu Huma Betang Sejahtera harus sudah bisa diimplementasikan, untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat,” tutur Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor sesuai bidang masing-masing dalam mendorong kemajuan Kalteng serta mendukung berbagai Program Strategis Nasional (PSN). Di antaranya, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Tak hanya itu, Gubernur turut menyoroti perlunya peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintahan, serta tindak lanjut cepat atas temuan pemeriksaan BPK RI, terutama terkait aset dan penganggaran.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2030 akan berakhir pada 31 Mei 2025, dan mayoritas telah terealisasi.
Ia menyebut program 100 hari dirancang untuk menyelaraskan kebijakan kabupaten/kota dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Poin pentingnya mencakup dukungan terhadap MBG, Lumbung Pangan Nasional, penanganan stunting, sinkronisasi anggaran, penataan organisasi perangkat daerah, serta persiapan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.
Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan Palangka Raya–Kuala Kurun, akses listrik desa, dan jaringan internet di wilayah terpencil juga menjadi perhatian.
Turut hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Biro, serta para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Kalteng. (mmckalteng)