PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengirimkan delegasi ke Jawa Barat (Jabar) untuk mempelajari strategi penerapan budaya kerja ASN BerAKHLAK.
Studi komparatif ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar pada Selasa (11/2/2025).
Delegasi Kalteng terdiri dari perwakilan Biro Organisasi Setda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik).
Tujuannya adalah menggali praktik terbaik yang telah membawa Pemprov Jabar meraih peringkat pertama Indeks BerAKHLAK kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.
Pada hari pertama, rombongan melakukan koordinasi internal sebelum mengikuti paparan dari jajaran Pemprov Jabar.
Hari kedua diisi dengan diskusi mendalam mengenai implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK.
Setibanya di Kantor Pemprov Jabar, delegasi Kalteng yang dipimpin oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Kalteng, Yosias, disambut oleh JFT Analis Kebijakan Biro Organisasi Jabar, Iwan Kurniawan, beserta jajaran terkait.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Jabar memaparkan pengalaman membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
“ASN yang menjunjung nilai BerAKHLAK—berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif—akan bekerja lebih optimal dan berdampak pada percepatan pembangunan daerah,” kata Iwan.
Ia menambahkan bahwa sejak 2021–2023, penerapan nilai BerAKHLAK di lingkungan SETDA Jabar telah meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Indeks Reformasi Birokrasi.
“Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jabar tahun 2023 mencapai 93,08, naik 17 poin dibandingkan tahun 2020,” ungkapnya.
Keberhasilan ini, lanjut Iwan, tidak hanya bertumpu pada budaya kerja, tetapi juga akselerasi pembangunan yang sistematis dan terukur.
Pemprov Jabar merancang kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, yang mengamanatkan peran strategis BKD dan BPSDM dalam memastikan efektivitas implementasi BerAKHLAK.
Yosias menilai, konsep yang diterapkan di Jabar perlu dipelajari lebih dalam agar bisa diadaptasi di Kalteng.
“Kami ingin memahami level penerapan budaya kerja ini dan menyesuaikan dengan sistem di Kalteng. Diharapkan, koordinasi ini membantu optimalisasi peran perangkat daerah dalam membangun ASN yang profesional dan kompeten,” ujarnya.
Studi ini diharapkan menjadi referensi bagi Pemprov Kalteng dalam memperkuat budaya kerja ASN yang inovatif dan berdaya saing, guna mempercepat pembangunan daerah. (mmckalteng)