25.3 C
Jakarta
Thursday, February 12, 2026

Jelang Puasa! Identifikasi Masalah Distribusi dan Pasokan, Rumuskan Strategi Pengendalian Inflasi

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menjelang momentum bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H yang jatuh pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan perhatian serius terhadap potensi lonjakan inflasi.

Pola kenaikan harga barang yang berulang setiap tahun menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi sejak dini demi menjaga daya beli masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang digelar di Aula Bapperida, Kamis (12/2/26).

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyoroti bahwa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selalu diiringi dengan peningkatan permintaan pasar yang signifikan.

“Datangnya Hari Besar Keagamaan selalu diiringi dengan peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas barang kebutuhan pokok tertentu. Variasi konsumsi masyarakat yang semakin beragam turut mendorong meningkatnya permintaan tersebut,” ungkap Yuas

Baca Juga :  Agustiar : Komitmen Pemerintah Pusat Majukan Daerah Penyangga IKN

Selain faktor tingginya permintaan, Yuas memaparkan sejumlah variabel krusial yang kerap memicu tekanan inflasi di wilayah Kalteng. Tantangan terberat yang dihadapi saat ini meliputi dinamika harga yang fluktuatif serta kendala distribusi antarwilayah.

Posisi geografis Kalteng yang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi pada pasokan komoditas dari luar daerah menjadi celah kerawanan. Jika distribusi terhambat, fluktuasi harga tidak dapat dihindarkan.

Electronic money exchangers listing

“Kondisi peningkatan inflasi yang selalu berulang setiap tahunnya tentunya perlu kita antisipasi dan waspadai secara bersama-sama,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi menegaskan. Bahwa stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kesejahteraan rakyat secara langsung. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali dikhawatirkan akan memukul kelompok masyarakat yang paling rentan.

Baca Juga :  Dana Transfer Pusat Turun Rp1,8 Triliun, Pemprov Kalteng Tetap Pastikan Program Prioritas Berjalan

“Kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang akan semakin tertekan apabila terjadi lonjakan harga,” tambah Yuas.

Oleh karena itu, identifikasi dini terhadap masalah distribusi dan pasokan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif menjelang bulan puasa tahun ini. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menjelang momentum bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H yang jatuh pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan perhatian serius terhadap potensi lonjakan inflasi.

Pola kenaikan harga barang yang berulang setiap tahun menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi sejak dini demi menjaga daya beli masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang digelar di Aula Bapperida, Kamis (12/2/26).

Electronic money exchangers listing

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyoroti bahwa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selalu diiringi dengan peningkatan permintaan pasar yang signifikan.

“Datangnya Hari Besar Keagamaan selalu diiringi dengan peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas barang kebutuhan pokok tertentu. Variasi konsumsi masyarakat yang semakin beragam turut mendorong meningkatnya permintaan tersebut,” ungkap Yuas

Baca Juga :  Agustiar : Komitmen Pemerintah Pusat Majukan Daerah Penyangga IKN

Selain faktor tingginya permintaan, Yuas memaparkan sejumlah variabel krusial yang kerap memicu tekanan inflasi di wilayah Kalteng. Tantangan terberat yang dihadapi saat ini meliputi dinamika harga yang fluktuatif serta kendala distribusi antarwilayah.

Posisi geografis Kalteng yang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi pada pasokan komoditas dari luar daerah menjadi celah kerawanan. Jika distribusi terhambat, fluktuasi harga tidak dapat dihindarkan.

“Kondisi peningkatan inflasi yang selalu berulang setiap tahunnya tentunya perlu kita antisipasi dan waspadai secara bersama-sama,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi menegaskan. Bahwa stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kesejahteraan rakyat secara langsung. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali dikhawatirkan akan memukul kelompok masyarakat yang paling rentan.

Baca Juga :  Dana Transfer Pusat Turun Rp1,8 Triliun, Pemprov Kalteng Tetap Pastikan Program Prioritas Berjalan

“Kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang akan semakin tertekan apabila terjadi lonjakan harga,” tambah Yuas.

Oleh karena itu, identifikasi dini terhadap masalah distribusi dan pasokan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif menjelang bulan puasa tahun ini. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru

/