PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengkaji wacana penggabungan sejumlah dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penggabungan itu merupa kan bagian dari upaya penataan birokrasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Ir Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa rencana tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah melalui kajian teknis dan akademis oleh instansi terkait, termasuk Kementeri an Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Biro Organisasi.
“Kajian akademis tentunya melalui Kementerian Pen dayagunaan Aparatur Nega ra dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi, antara kebutuhan, kemudian juga dari beban kerja, dan juga yang penting adalah dari sisi anggaran. Tidak ada masalah, makanya sudah ada kajian teknis, kajian akademis,” ujar Leonard, dilansir dari Kalteng Pos, Senin (9/2).
Leonard menjelaskan, penggabungan OPD dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan fungsi, efektivitas pe layanan publik, serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Ia mencontohkan beberapa perangkat daerah yang secara fungsi bisa disatukan dalam satu struktur organisasi.
“Kalau untuk digabung, contohnya seperti apa? Contoh seperti PUPR dan Perkimtan, itu kan ada satu. Misalnya bisa juga seperti Disdik dengan BPSDM, bisa jadi satu. Dan ada beberapa OPD lain, kayak misalnya Disperindag sama Koperasi dan UMKM, kan dia sejenis ya. Ketahanan pangan dan hortikultura juga bisa,” paparnya.
Menurut Leonard, penyederhanaan struktur OPD bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memangkas tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, aspek anggaran menjadi pertimbangan penting dalam proses penataan kelem bagaan ini. Penggabungan OPD dinilai dapat mengoptimalkan belanja pegawai dan operasional, sehingga anggaran daerah dapat dialihkan untuk program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
“Intinya kita ingin birokrasi lebih ramping, efektif, tapi tetap kuat dari sisi fungsi dan pe layanan. Semua ini tetap mel alui kajian, bukan keputusan yang sembarangan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemprov Kalteng terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan target pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.
Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh pimpinan daerah, termasuk terhadap dirinya sendiri.
Evaluasi ini menjadi dasar pertimbangan dalam kemungkinan rotasi atau penyegaran jabatan di lingkungan birokrasi Pemprov Kalteng.
“Rotasi Kepala OPD sejauh ini sedang di utak-atik terus. Sabar,” imbuhnya.
Leonard menjelaskan, salah satu periode penting dalam penilaian kinerja kepala OPD adalah hampir satu tahun masa kerja.
Dalam kurun waktu tersebut, pimpinan daerah menilai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, mulai dari target program hingga realisasi kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Bagaimana kinerja kepala OPD? Di-evaluasi oleh pimp inan, kita lihat. Ada target-target, ada segala macam. Semua di-evaluasi, termasuk saya juga di-evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja kepala OPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan program pemban gunan, pelayanan publik, serta kontribusi perangkat daerah terhadap visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.
Menurutnya, langkah evaluasi dan rotasi jabatan meru pakan hal yang lazim dalam sistem pemerintahan untuk menjaga dinamika organisasi, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, serta memastikan program prioritas daerah berjalan optimal.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kepala OPD bekerja sesuai target dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (zia/ala/kpg)
