Pemprov Kalteng Evaluasi Data Plasma dan CSR

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) menggelar rapat sinkronisasi dan evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat, di Aula Disbun Kalteng, Senin (10/11).

Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, serta diikuti sejumlah perwakilan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam arahannya, Herson menyampaikan bahwa terdapat empat fokus utama yang menjadi pembahasan dalam rapat kali ini. Pertama, mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari total lahan perusahaan.

“Ketentuan plasma 20 persen merupakan wujud nyata kemitraan yang berkeadilan antara perusahaan dan masyarakat. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara penuh, transparan, dan berkelanjutan agar masyarakat sekitar kebun benar-benar merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” jelasnya.

Fokus kedua, lanjut Herson, yakni pelaksanaan program CSR oleh perusahaan perkebunan. Ia menegaskan agar kegiatan CSR tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat sekitar, khususnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Saya yakin seluruh perusahaan sudah menjalankan CSR, hanya porsinya yang mungkin berbeda-beda. Karena itu, perlu sinkronisasi agar dampaknya bisa dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Selanjutnya, rapat juga membahas penyerapan tenaga kerja lokal, yang menurut Herson menjadi prioritas Pemprov Kalteng.

Selain itu, turut dibahas pula penggunaan alat berat di sektor perkebunan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Herson menyoroti pentingnya tata kelola alat berat yang baik, termasuk pajak dan izin operasionalnya, serta memastikan penggunaannya tidak merusak lingkungan desa sekitar.

Sementara itu, Kepala Disbun Kalteng, Rizky R. Badjuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas antara Pemprov Kalteng dan para bupati se-Kalteng.

“Tujuannya untuk menyinkronkan data yang ada di Disbun, baik terkait plasma, CSR, tenaga kerja lokal, maupun alat berat. Berdasarkan data, realisasi plasma di Kalteng baru mencapai sekitar 52,56 persen. Untuk yang belum, hari ini kita petakan dan dorong bersama agar segera terealisasi,” terang Rizky.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pemetaan lebih rinci terhadap wilayah perkebunan yang belum memenuhi kewajiban plasma, termasuk identifikasi koperasi masyarakat yang belum terbentuk.

“Ada berbagai faktor yang menyebabkan belum semua perusahaan melaksanakan kewajiban plasma. Karena itu, kita sepakati bersama hari ini untuk memetakan dan menindaklanjuti satu per satu,” tutupnya.(hfz)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) menggelar rapat sinkronisasi dan evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat, di Aula Disbun Kalteng, Senin (10/11).

Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, serta diikuti sejumlah perwakilan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam arahannya, Herson menyampaikan bahwa terdapat empat fokus utama yang menjadi pembahasan dalam rapat kali ini. Pertama, mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari total lahan perusahaan.

“Ketentuan plasma 20 persen merupakan wujud nyata kemitraan yang berkeadilan antara perusahaan dan masyarakat. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara penuh, transparan, dan berkelanjutan agar masyarakat sekitar kebun benar-benar merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” jelasnya.

Fokus kedua, lanjut Herson, yakni pelaksanaan program CSR oleh perusahaan perkebunan. Ia menegaskan agar kegiatan CSR tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat sekitar, khususnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Saya yakin seluruh perusahaan sudah menjalankan CSR, hanya porsinya yang mungkin berbeda-beda. Karena itu, perlu sinkronisasi agar dampaknya bisa dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Selanjutnya, rapat juga membahas penyerapan tenaga kerja lokal, yang menurut Herson menjadi prioritas Pemprov Kalteng.

Selain itu, turut dibahas pula penggunaan alat berat di sektor perkebunan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Herson menyoroti pentingnya tata kelola alat berat yang baik, termasuk pajak dan izin operasionalnya, serta memastikan penggunaannya tidak merusak lingkungan desa sekitar.

Sementara itu, Kepala Disbun Kalteng, Rizky R. Badjuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas antara Pemprov Kalteng dan para bupati se-Kalteng.

“Tujuannya untuk menyinkronkan data yang ada di Disbun, baik terkait plasma, CSR, tenaga kerja lokal, maupun alat berat. Berdasarkan data, realisasi plasma di Kalteng baru mencapai sekitar 52,56 persen. Untuk yang belum, hari ini kita petakan dan dorong bersama agar segera terealisasi,” terang Rizky.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pemetaan lebih rinci terhadap wilayah perkebunan yang belum memenuhi kewajiban plasma, termasuk identifikasi koperasi masyarakat yang belum terbentuk.

“Ada berbagai faktor yang menyebabkan belum semua perusahaan melaksanakan kewajiban plasma. Karena itu, kita sepakati bersama hari ini untuk memetakan dan menindaklanjuti satu per satu,” tutupnya.(hfz)