PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap visi-misi pembangunan yang disampaikan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal program kerja yang telah dicanangkan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami siap menjalankan kebijakan yang selaras dengan visi-misi Gubernur, agar program pembangunan desa dapat berjalan optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Aryawan, Rabu (5/3/2025).
Dukungan tersebut disampaikan menyusul pidato perdana Gubernur Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di DPRD Kalteng.
Dalam kesempatan itu, gubernur yang didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo memaparkan arah kebijakan lima tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.
Agustiar menegaskan bahwa visi Kalteng ke depan adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak, serta membangun daerah dengan semangat kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami ingin mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Visi tersebut diterjemahkan dalam lima misi utama, yakni peningkatan ekonomi berbasis Pendapatan Asli Daerah dan sumber daya alam lokal, penguatan pendidikan dengan prinsip belom bahadat, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, serta penciptaan lapangan kerja berbasis kearifan lokal.
Dalam program 100 hari kerja, Agustiar menyatakan bahwa pemerintah akan menyelaraskan kebijakan daerah dengan Program ASTACITA Presiden Prabowo Subianto, termasuk mendukung program makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, beberapa prioritas lainnya adalah efisiensi anggaran, penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan Kartu Huma Betang Sejahtera, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan Palangka Raya–Kuala Kurun dan peningkatan akses listrik serta internet di pedalaman.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga akan fokus pada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir melalui deteksi dini.
Gubernur berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin erat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Visi-misi ini hanya dapat terwujud dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalteng beserta jajaran, Plt. Sekretaris Daerah M. Katma F. Dirun, serta para asisten dan staf ahli gubernur. (tim)