PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2024. Menurutnya, potensi terjadinya karhutla wajib diwaspadai oleh semua pihak.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi (Rakor) penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di Palangka Raya, Selasa (6/8).
“Pengalaman tahun 2023 menjadi pelajaran bagi kita semua. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak serius pada sendi-sendi kehidupan kita, baik kesehatan, lingkungan, dan ekonomi secara luas,” ujarnya.
Sri Widanarni juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216 Tahun 2021, terdapat perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
“Selain untuk merehabilitasi hutan dan lahan, DBH-DR juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya, antara lain pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, serta mendukung operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program strategis lainnya,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah antisipatif dan optimalisasi sumber daya yang ada, diharapkan ancaman karhutla dapat diminimalisir, sehingga dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dapat dihindari. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2024. Menurutnya, potensi terjadinya karhutla wajib diwaspadai oleh semua pihak.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi (Rakor) penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di Palangka Raya, Selasa (6/8).
“Pengalaman tahun 2023 menjadi pelajaran bagi kita semua. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak serius pada sendi-sendi kehidupan kita, baik kesehatan, lingkungan, dan ekonomi secara luas,” ujarnya.
Sri Widanarni juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216 Tahun 2021, terdapat perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
“Selain untuk merehabilitasi hutan dan lahan, DBH-DR juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya, antara lain pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, serta mendukung operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program strategis lainnya,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah antisipatif dan optimalisasi sumber daya yang ada, diharapkan ancaman karhutla dapat diminimalisir, sehingga dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dapat dihindari. (hfz)
