PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengintensifkan upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan validasi data pajak serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa fokus utama Pemprov saat ini adalah meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, khususnya dari sektor pajak alat berat, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar minyak (BBM).
“Kunci utamanya adalah validasi data. Jika data tidak akurat, kebocoran pasti terjadi. Itu yang saat ini terus kita benahi,” ujar Leonard dilansir dari Kalteng Pos,belum lama ini.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan yang melibatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota. Kolaborasi lintas daerah ini dinilai penting mengingat sebagian besar objek pajak berada di wilayah kabupaten dan kota.
“Opsen pajak itu berada di kabupaten dan kota. Karena itu, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.
Leonard juga mengungkapkan masih adanya potensi pendapatan pajak yang belum tergarap secara maksimal, terutama dari pajak alat berat dan pajak air permukaan.
Hal tersebut disebabkan proses pemasangan alat ukur, seperti flow meter, di sejumlah perusahaan yang masih berlangsung.
“Alatnya baru terpasang, sehingga datanya belum terbaca secara optimal. Jika sudah berjalan penuh, baru akan terlihat potensi riilnya,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng turut menyoroti distribusi BBM yang masih banyak masuk dari luar daerah, sehingga pencatatan pajaknya belum sepenuhnya masuk ke kas Kalteng.
“Seharusnya BBM yang digunakan di Kalteng tercatat dan pajaknya masuk ke Kalteng. Ini yang terus kita dorong agar distribusinya melalui distributor resmi di daerah,” katanya.
Menurut Leonard, optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin krusial di tengah kondisi fiskal yang menantang dan keterbatasan anggaran.
“Dengan kondisi fiskal saat ini, setiap potensi pendapatan harus dijaga. Jangan sampai terjadi kebocoran akibat lemahnya data dan koordinasi,” imbuhnya.
Pemprov Kalteng berharap, langkah penguatan validasi data pajak ini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pembangunan ke depan. (*rif/kpg)
