PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah, Agus Pramono menyatakan dirinya
sependapat dengan keputusan Pemerintah Pusat terkait pembubaran organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang dinilai dapat membuat kondusifitas negara menjadi
tak stabil.
“Bagi organisasi masyarakat
yang suka memprovokasi kelompok-kelompok masyarakat lainnya, mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat, mengganggu persatuan kesatuan bangsa,
memang sebaiknya dibubarkan,” kata Agus kepada prokalteng.co, Minggu (3/1/2021).
Menurutnya, bangsa ini kuat
karena adanya perbedaan yang ada. di Kalimantan Tengah sendiri perbedaan
tersebut dijadikan milik bersama. Selalu dipelihara dengan falsafah Huma Betang
dan semangat Isen Mulang.
Bumi Tambun Bungai dengan
masyarakatnya yang heterogen, dinilai sudah damai dan dapat hidup berdampingan
tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan.
“Dengan menjunjung falsafah Huma
Betang, Kalteng merupakan daerah kondusif serta contoh keberagaamanan yang ada
di Indonesia,” ujarnya.
Selain FPI, Agus menambahkan,
beberapa ormas lainnya yang patut diwaspadai kegiatannya seperti Negara Islam
Indonesia (NII), Gafatar, Ahmadiyah, Amalilah, dan Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI). “Itu adalah organisasi yang
diwaspadai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kita waspada terhadap.
Organisasi yang belum mendapatkan pengakuan yang sah dari pemerintah,”
ungapnya.
Menurutnya, agar tidak menyalahi
aturan dan melenceng dari koridor. Ormas harus mematuhi pedoman yang berlaku.
Ormas harus pararel dengan Pancasila dan kebhinekaan serta membuat kondusif
wilayahnya sesuai UUD.
Sementara terkait dengan ormas
yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Pramono mengungkapkan, berdasarkan
data yang mereka miliki ada sedikitnya 603 ormas dan LSM. “Tetapi dari jumlah
itu, yang aktif hanya sekitar kurang lebih 80 ormas saja,†pungkasnya.