PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2025.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan Korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalteng dan diikuti oleh perangkat daerah terkait.
Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kalteng, baru-baru ini.
Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Saring, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan memperkuat strategi dalam pemenuhan delapan fokus area pencegahan korupsi.
Area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, penguatan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, serta optimalisasi penerimaan daerah.
“Melalui koordinasi lebih awal, kami berharap IPKD Kalteng tahun 2025 dapat meningkat dari capaian sebelumnya, yakni 89,00 pada tahun 2024,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah.
Rencana ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen yang diperlukan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh KPK.
Selain itu, Saring juga mengapresiasi perangkat daerah yang meraih skor tertinggi di tiga area, yaitu manajemen ASN (100,00), perencanaan (97,50), dan pelayanan publik (91,00).
Ia pun mendorong perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan skor di tahun mendatang dengan bekerja lebih sistematis agar IPKD Kalteng secara keseluruhan semakin baik.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus Catur Anggoro Aji menjelaskan bahwa selain menyusun tim dan rencana aksi, perlu dibentuk koordinator di setiap area.
“Dengan adanya koordinator, pemenuhan eviden dapat lebih optimal sehingga IPKD bisa terpenuhi secara maksimal,” pungkasnya. (hfz)