PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang dukungan penyelenggaraan informasi geospasial pada pemerintah daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Jumat (27/2/2026), dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan perencanaan pembangunan di daerah benar-benar berbasis data yang valid, terstandar, dan terintegrasi,” kata Fairid.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia dengan tujuan memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta mendorong integrasi informasi geospasial dalam mendukung pembangunan yang terarah dan akuntabel.
“Kami di daerah tentu mendukung penuh kebijakan Satu Data dan Satu Peta agar tidak terjadi perbedaan data dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Bappenas menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi, pedoman, serta petunjuk teknis agar pengelolaan data spasial dan nonspasial semakin terintegrasi.
Fairid menambahkan, integrasi informasi geospasial memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan optimal,” tutupnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang dukungan penyelenggaraan informasi geospasial pada pemerintah daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Jumat (27/2/2026), dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan perencanaan pembangunan di daerah benar-benar berbasis data yang valid, terstandar, dan terintegrasi,” kata Fairid.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia dengan tujuan memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta mendorong integrasi informasi geospasial dalam mendukung pembangunan yang terarah dan akuntabel.
“Kami di daerah tentu mendukung penuh kebijakan Satu Data dan Satu Peta agar tidak terjadi perbedaan data dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Bappenas menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi, pedoman, serta petunjuk teknis agar pengelolaan data spasial dan nonspasial semakin terintegrasi.
Fairid menambahkan, integrasi informasi geospasial memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan optimal,” tutupnya. (adr)
