PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu mengajak awak media ngobrol santai untuk membahas infrastruktur Kota Palangkaraya. Acara ini berlangsung di Cafe Sakuyan Side, Sabtu (20/7/2024) malam.
Diskusi yang diadakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui jurnalis serta mendengarkan masukan terkait pembangunan infrastruktur.
Acara ini dibuka dengan penyampaian data terkini tentang kondisi jalan dan drainase yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Fahrial Anchar.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Palangkaraya, Sumarsono, menyampaikan data terkait perumahan dan pemukiman.
Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ia telah menginstruksikan untuk mengidentifikasi jalan berdasarkan tingkat kerusakan.
“Mudah-mudahan hasil identifikasi ini bisa dipaparkan kembali berdasarkan laporan masyarakat yang masuk melalui sistem pengaduan 112,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membuka kembali data dari pengaduan masyarakat untuk memastikan transparansi dan respons yang cepat terhadap masalah yang ada.
Hera juga menggaris bawahi bahwa hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, di mana beberapa proyek infrastruktur di Palangkaraya telah masuk dalam penganggaran tahun 2024.
“Saya belum bisa memastikan 100 persen, tetapi saya jamin 95 persen dari proyek yang direncanakan sudah bisa dipastikan masuk penggangaran di tahun 2024 ini. Kegiatan-kegiatan yang diarahkan tadi jalan dan sebagainya itu sudah kita rencanakan berdasarkan hasil pemetaan di lapangan dan laporan-laporan dari masyarakat ,” tambahnya.
Proyek tersebut mencakup perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas lainnya yang telah dipetakan berdasarkan laporan lapangan dan masukan dari masyarakat.
Selain itu, Hera menyoroti program bedah rumah sebagai salah satu prioritas.
“Tolong dipaparkan kemampuan kita dalam membedah rumah dan mekanismenya seperti apa. Ini perlu dikoordinasikan dengan baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi dalam menangani berbagai proyek infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi salah satu poin penting.
“Selama ini ada kewenangan Pemerintah Kota yang dikerjakan Pemerintah Provinsi, serta ada juga kewenangan Pemerintah Provinsi yang kita lakukan intervensi. Kita harus terus mendorong sinergi antara pemerintah kota dan provinsi serta menyosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan di kota ini bukan hanya dari pemerintah kota atau APBD Kota saja tetapi APBD provinsi juga turut ikut berkolaborasi,” ujarnya.
Sinergi ini menurut Hera adalah kunci untuk memastikan semua proyek berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hera juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan jalan yang telah dibangun agar tidak cepat rusak. Ia berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk menjaga infrastruktur yang ada.
Dalam penutupnya, Hera menegaskan masih banyak daerah yang perlu dibenahi.
“Kita harus merespons setiap masalah dengan cepat. Nanti kita akan adakan rapat yang lebih intens dengan dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk langsung mengeksekusi solusi di lapangan,” pungkasnya. (*ndo)