PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menghadiri dan membuka bimbingan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan Tahun 2024 di aula Kecamatan Sabangau, Selasa (16/1/2024).
Dalam sambutannya, Hera Nugrahayu menegaskan, bahwa pembangunan suatu daerah harus memperhatikan aspek pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.
Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, sebagaimana dapat mendorong dalam peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju masyarakat yang sejahtera.
“Ini sesuai dengan amanat pemerintah pusat dimana peningkatan reformasi birokrasi tematik ini berfokus pada empat hal sesuai dengan arahan Presiden RI,” ujarnya.
Dia menyebutkan, di mana 4 poin tersebut adalah pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Kedua, penurunan stunting dimana pada tahun 2024 ditargetkan turun menjadi 14 persen. Ketiga, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebesar 40 persen. Kemudian, pengendalian inflasi daerah yang terus dilakukan oleh pemerintah dan tidak hanya Kota Palangkaraya.
“Dari musrembang ini, kita akan mendapatkan masukan untuk pembangunan selanjutnya. Di mana hasilnya nanti harus disepakati secara bersamaan, baik di tingkat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan dan naik ke tingkat Pemko Palangkaraya. Tentunya pembangunan ini, tidak bisa berjalan jika hanya pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat maupun swasta juga harus ikut andil di dalamnya,” tandasnya.(ana/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menghadiri dan membuka bimbingan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan Tahun 2024 di aula Kecamatan Sabangau, Selasa (16/1/2024).
Dalam sambutannya, Hera Nugrahayu menegaskan, bahwa pembangunan suatu daerah harus memperhatikan aspek pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.
Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, sebagaimana dapat mendorong dalam peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju masyarakat yang sejahtera.
“Ini sesuai dengan amanat pemerintah pusat dimana peningkatan reformasi birokrasi tematik ini berfokus pada empat hal sesuai dengan arahan Presiden RI,” ujarnya.
Dia menyebutkan, di mana 4 poin tersebut adalah pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Kedua, penurunan stunting dimana pada tahun 2024 ditargetkan turun menjadi 14 persen. Ketiga, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebesar 40 persen. Kemudian, pengendalian inflasi daerah yang terus dilakukan oleh pemerintah dan tidak hanya Kota Palangkaraya.
“Dari musrembang ini, kita akan mendapatkan masukan untuk pembangunan selanjutnya. Di mana hasilnya nanti harus disepakati secara bersamaan, baik di tingkat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan dan naik ke tingkat Pemko Palangkaraya. Tentunya pembangunan ini, tidak bisa berjalan jika hanya pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat maupun swasta juga harus ikut andil di dalamnya,” tandasnya.(ana/hnd)
