PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah catatan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program nasional yang menyasar anak sekolah ini tengah diaudit ulang menyusul adanya temuan teknis di lapangan terkait standar higienitas, gizi, dan keamanan pangan.
Langkah itu dibahas dalam audiensi dan rapat teknis koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan, mewakili Wali Kota Palangka Raya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan BGN Wilayah Kalimantan Tengah, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), serta unsur perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
Alman menegaskan, kegiatan itu merupakan bagian dari evaluasi dan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program yang berfokus pada peningkatan gizi dan kesehatan anak sekolah.
“Program MBG bukan sekadar membagikan makanan bergizi. Ini juga menyangkut mutu, kebersihan, keamanan pangan, dan kehalalan produk yang dikonsumsi siswa,” tegasnya.
Dari hasil rapat teknis, disepakati sejumlah langkah penting untuk memperketat pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah dan BGN menegaskan, SOP pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar laik sehat, laik konsumsi, dan bersertifikat halal.
BGN juga akan mengawasi ketat bahan baku yang digunakan dalam program MBG guna memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga. Waktu pengolahan hingga distribusi makanan menjadi perhatian serius agar tetap berada dalam rentang waktu aman konsumsi.
Menu makanan akan divariasikan sesuai kelompok usia peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, tanpa mengabaikan prinsip gizi seimbang dan higienitas penyajian. Pemerintah pun menyoroti pentingnya evaluasi ulang SPPG yang telah berjalan agar seluruhnya memenuhi kriteria sesuai standar nasional.
Selain itu, proses penunjukan SPPG diminta dilakukan secara transparan dan akuntabel, memastikan lembaga yang ditunjuk benar-benar memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai standar. Pemerintah juga menegaskan makanan MBG tidak boleh dibawa pulang untuk menghindari risiko kontaminasi.
Rapat turut merekomendasikan perlunya sosialisasi berkelanjutan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) agar masyarakat memahami manfaat, mekanisme pengelolaan, dan distribusi program MBG.
“Semua hasil rapat ini menjadi pedoman teknis bagi Pemko dalam memperkuat tata kelola MBG dan SPPG di Palangka Raya. Kami ingin memastikan anak-anak mendapat makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi,” ujar Alman.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar program MBG berjalan efektif dan menjadi contoh penerapan terbaik di daerah.
“Dengan standar ketat dan pengawasan menyeluruh, kita optimistis program ini bisa mencetak generasi muda yang sehat dan berdaya saing,” pungkasnya. (jef)