PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat di Kota Palangka Raya. Sehingga perlu adanya penanganan untuk mengatasi hal tersebut dan juga perlu bantuan dari pemerintah daerah. Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menyoroti jika sudah dalam konteks kebencanaan, tentu penanganannya harus melibatkan dan berkolaborasi dengan semua pihak. Seperti semua stakeholder baik di tingkat provinsi, kota, antar kabupaten dan lainnya.
“Kalau kita sudah bicara konteks kebencanaan, apalagi saat ini sudah berstatus tanggap darurat, tentu harus melibatkan dan berkolaborasi dengan semua pihak. Kita tidak bisa mengatasi bencana karhutla ini sendirian. Jadi kita tetap akan meminta dukungan, bantuan dari semua stakeholder baik di tingkat provinsi, kota, bahkan kerja sama antar kabupaten dan kota tetangga,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Akibat Dampak El Nino, di Aula Jayang Tingang, Kamis (5/10).
Menurutnya, dengan adanya El Nino yang mungkin agak lama ini, tentu banyak hal yang masih menjadi PR bagi Pemko. Misalnya, selain memadamkan api-api atau hotspot-hotspot yang ada, menjaga agar lahan-lahan yang ada, yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, bisa terjaga dari munculnya munculnya hotspot-hotspot baru.
“Itu tidak mudah karena kita menemui kendala seperti kesulitan sumber air untuk daerah-daerah yang mungkin di tengah yang sulit dijangkau mobil tangki. Nah, solusinya kita terus berkolaborasi, kemudian seperti yang diarahkan tadi, kita tetap berusaha melakukan berbagai sosialisasi, kemudian pengawasan,” terangnya.
Hera menambahkan bahwa pengawasan juga sangat penting agar masyarakat tidak membakar lahan. Jika hal tersebut dapat dipertahankan, mungkin dengan mengatasi yang sudah ada dan tidak membiarkan sumber api baru muncul. Untuk hal ini, ia berharap demikian.
“Mengenai anggaran, karena ini sudah menjadi PR tahunan, maka kami juga mengantisipasi dengan dana BTT. Dana BTT ini sebenarnya tidak hanya untuk Kahurtla, tapi juga untuk bencana banjir, dan sewaktu-waktu bisa kita geser ke dinas terkait, dalam hal ini ke BPBD. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dana yang ada di BPBD untuk kebencanaan itu sekitar 10 miliar dan kita masih memiliki cadangan di dana tak terduga,” bebernya.
Kemudian mengenai potensi hujan buatan untuk Kota Palangkaraya ke depan, Hera mengatakan bahwa ia akan sangat mengapresiasi jika ada pihak yang bisa melakukan upaya tersebut di Kota Palangkaraya.
“Untuk hal tersebut ada teknik dan teorinya, dan itu bukan kewenangan kita. Pemerintah kota tidak memiliki teknologi untuk itu. Jadi, mungkin itu lebih menjadi kewenangan dar BMKG atau pihak lain untuk rekayasa cuaca dan sebagainya,” pungkasnya. (*ana/pri)