SUKAMARA, PROKALTENG.CO – Pj Bupati Sukamara, Kaspinor, turut hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten di Kecamatan Pantai Lunci tahun 2024, belum lama ini. Musyawarah ini bertujuan untuk mengakomodir usulan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa di wilayah Kecamatan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah agar usulan yang dihasilkan menjadi terpadu, serasi, dan terkoordinasi untuk kemudian dijadikan bahan Musrenbang tingkat Kabupaten. Diharapkan usulan perencanaan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara,” ungkap Kaspinor.
Kaspinor menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah bagi pelaku pembangunan untuk menyusun RKPD Kabupaten Sukamara tahun 2025. Melalui forum ini, diharapkan dapat mendapatkan masukan dan menyinkronkan agenda serta prioritas pembangunan desa atau kelurahan dengan program prioritas perangkat daerah yang memerlukan dukungan pendanaan.
“Pendanaan pembangunan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN, di wilayah kecamatan masing-masing, dan tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat,” terangnya dilansir dari Kalteng Pos.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pembangunan di Kabupaten Sukamara, Kaspinor menegaskan bahwa usulan yang diajukan harus mengikuti skala prioritas untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing kecamatan.
“Melalui musrenbang ini, diharapkan dapat merumuskan program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program di suatu desa yang mendapatkan dana dari APBD maupun APBN, serta untuk menghindari program yang tidak sesuai dengan prioritas pem[1]bangunan Kabupaten Sukamara,” tandasnya. (nhz/uni/kpg)
SUKAMARA, PROKALTENG.CO – Pj Bupati Sukamara, Kaspinor, turut hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten di Kecamatan Pantai Lunci tahun 2024, belum lama ini. Musyawarah ini bertujuan untuk mengakomodir usulan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa di wilayah Kecamatan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah agar usulan yang dihasilkan menjadi terpadu, serasi, dan terkoordinasi untuk kemudian dijadikan bahan Musrenbang tingkat Kabupaten. Diharapkan usulan perencanaan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara,” ungkap Kaspinor.
Kaspinor menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah bagi pelaku pembangunan untuk menyusun RKPD Kabupaten Sukamara tahun 2025. Melalui forum ini, diharapkan dapat mendapatkan masukan dan menyinkronkan agenda serta prioritas pembangunan desa atau kelurahan dengan program prioritas perangkat daerah yang memerlukan dukungan pendanaan.
“Pendanaan pembangunan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN, di wilayah kecamatan masing-masing, dan tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat,” terangnya dilansir dari Kalteng Pos.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pembangunan di Kabupaten Sukamara, Kaspinor menegaskan bahwa usulan yang diajukan harus mengikuti skala prioritas untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing kecamatan.
“Melalui musrenbang ini, diharapkan dapat merumuskan program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program di suatu desa yang mendapatkan dana dari APBD maupun APBN, serta untuk menghindari program yang tidak sesuai dengan prioritas pem[1]bangunan Kabupaten Sukamara,” tandasnya. (nhz/uni/kpg)
