PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta menghadiri Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Triwulan II tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (28/7).
Rapat penting ini diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah sebagai wujud sinergi pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, serta berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
Dalam keterangannya, Wabup Ahmad Jayadikarta mengungkapkan sejumlah isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap pajak alat berat, serta pendataan dan pelaporan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemungutan pajak daerah untuk mendongkrak PAD. Ini menjadi salah satu indikator utama kemandirian fi skal daerah,” ujar Jayadikarta kepada wartawan usai kegiatan.
Selain itu, lanjutnya, aspek pengadaan barang dan jasa turut menjadi fokus evaluasi. Pemerintah daerah didorong agar lebih maksimal dalam proses pengadaan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk ambil bagian dalam rantai pasok pembangunan.
“Penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Dengan memberdayakan sektor ini, kita tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja yang lebih luas,” tambahnya.
Melalui evaluasi rutin seperti ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih akurat dalam menyusun strategi keuangan dan pembangunan yang tepat sasaran serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (kpg/art)
PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta menghadiri Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Triwulan II tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (28/7).
Rapat penting ini diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah sebagai wujud sinergi pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, serta berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
Dalam keterangannya, Wabup Ahmad Jayadikarta mengungkapkan sejumlah isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap pajak alat berat, serta pendataan dan pelaporan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemungutan pajak daerah untuk mendongkrak PAD. Ini menjadi salah satu indikator utama kemandirian fi skal daerah,” ujar Jayadikarta kepada wartawan usai kegiatan.
Selain itu, lanjutnya, aspek pengadaan barang dan jasa turut menjadi fokus evaluasi. Pemerintah daerah didorong agar lebih maksimal dalam proses pengadaan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk ambil bagian dalam rantai pasok pembangunan.
“Penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Dengan memberdayakan sektor ini, kita tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja yang lebih luas,” tambahnya.
Melalui evaluasi rutin seperti ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih akurat dalam menyusun strategi keuangan dan pembangunan yang tepat sasaran serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (kpg/art)
