PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kecamatan Maliku, Senin (14/2) lalu melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2022. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual.
Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Maliku menyampaikan 1.056 usulan prioritas 1. “Usulan itu prioritas itu terbagi dalam beberapa sektor,” kata Camat Maliku, Teras, Selasa (15/2).
Usulan prioritas 1 itu, lanjut dia, terdiri dari infrastruktur sebanyak 643 usulan, ekonomi 246 usulan, sosial budaya dan pemerintahan 167 usulan. “Usulan prioritas 1 itu merupakan usulan dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Maliku setelah dilakukan pemilahan,” kata dia.
Selanjutnya, kata dia, untuk usulan prioritas 2 sebanyak 366. Yang terdiri dari infrastruktur sebanyak 120 usulan, ekonomi 136 usulan, sosial budaya dan pemerintahan 167 usulan.
Dia berharap usulan prioritas yang diajukan Kecamatan Maliku dapat diakomodasi. “Kami juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Namun kami sangat berharap, usulan yang dianggap sangat mendesak dapat diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023,” tandasnya. (art)
PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kecamatan Maliku, Senin (14/2) lalu melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2022. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual.
Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Maliku menyampaikan 1.056 usulan prioritas 1. “Usulan itu prioritas itu terbagi dalam beberapa sektor,” kata Camat Maliku, Teras, Selasa (15/2).
Usulan prioritas 1 itu, lanjut dia, terdiri dari infrastruktur sebanyak 643 usulan, ekonomi 246 usulan, sosial budaya dan pemerintahan 167 usulan. “Usulan prioritas 1 itu merupakan usulan dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Maliku setelah dilakukan pemilahan,” kata dia.
Selanjutnya, kata dia, untuk usulan prioritas 2 sebanyak 366. Yang terdiri dari infrastruktur sebanyak 120 usulan, ekonomi 136 usulan, sosial budaya dan pemerintahan 167 usulan.
Dia berharap usulan prioritas yang diajukan Kecamatan Maliku dapat diakomodasi. “Kami juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Namun kami sangat berharap, usulan yang dianggap sangat mendesak dapat diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023,” tandasnya. (art)
