PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Pulang Pisau, Kamis (14/11) dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani.
Dalam rapat tersebut terungkap, di Kabupaten Pulang Pisau selama enam bulan terakhir mengalami deflasi.
“Pulang Pisau merupakan IPH (indeks perkembangan harga). Berdasarkan data IPH yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), sudah enam bulan terakhir Pulang Pisau mengalami penurunan. Artinya kita deflasi. Bahkan sampai memasuki bulan ke-7 kita masih deflasi,” ungkap Nunu seusai rapat.
Kendati demikian, ungkap dia, menghadapi Natal dan tahun baru pihaknya tetap mengantisipasi adanya lonjakan harga.
“Karena biasanya menjelang Natal, beberapa komoditas akan mengalami kenaikan harga,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah daerah bersama TPID mengambil langkah-langkah konkrit melalui perangkat daerah teknis terkait.
“Apakah itu pasar penyeimbang, gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau semua masyarakat melalui subsidi pasar penyeimbang tahun 2024,” tandasnya. (art/kpg)
PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Pulang Pisau, Kamis (14/11) dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani.
Dalam rapat tersebut terungkap, di Kabupaten Pulang Pisau selama enam bulan terakhir mengalami deflasi.
“Pulang Pisau merupakan IPH (indeks perkembangan harga). Berdasarkan data IPH yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), sudah enam bulan terakhir Pulang Pisau mengalami penurunan. Artinya kita deflasi. Bahkan sampai memasuki bulan ke-7 kita masih deflasi,” ungkap Nunu seusai rapat.
Kendati demikian, ungkap dia, menghadapi Natal dan tahun baru pihaknya tetap mengantisipasi adanya lonjakan harga.
“Karena biasanya menjelang Natal, beberapa komoditas akan mengalami kenaikan harga,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah daerah bersama TPID mengambil langkah-langkah konkrit melalui perangkat daerah teknis terkait.
“Apakah itu pasar penyeimbang, gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau semua masyarakat melalui subsidi pasar penyeimbang tahun 2024,” tandasnya. (art/kpg)
