27.3 C
Jakarta
Saturday, February 14, 2026

Infrastruktur dan Layanan Kesehatan Dominasi Aspirasi Warga Pulang Pisau

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO  – Persoalan infrastruktur dan layanan kesehatan masih mendominasi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam laporan hasil reses DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses yang digelar pada Senin (9/2).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta yang mewakili Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i, jajaran eksekutif, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, mengatakan reses yang dilaksanakan anggota DPRD di tiga daerah pemilihan (dapil) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Kami telah menurunkan anggota DPRD ke tiga dapil. Aspirasi yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari persoalan pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Tandean.

Baca Juga :  RENSTRA Seruyan Diarahkan untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga dirangkum dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

“Aspirasi yang kami himpun sudah dirangkum dan diinput ke aplikasi perencanaan di Bapperida sebagai bahan rencana pembangunan ke depan,” tambahnya.

Electronic money exchangers listing

Menurut Tandean, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan warga adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Masih ditemukan warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan yang nonaktif.

“Ada warga yang datang ke rumah sakit merasa masih terdaftar BPJS, namun ternyata statusnya sudah nonaktif sehingga harus mengurus secara mandiri. Ini tentu menjadi perhatian dan akan kami diskusikan dengan dinas terkait,” jelasnya.

Baca Juga :  BUMDes Diharapkan Bisa Membawa Kemajuan Desa di Pulang Pisau

Menanggapi laporan hasil reses tersebut, Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta mengakui kondisi anggaran daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri.

“Anggaran memang mengalami penurunan cukup tajam. Namun pemerintah pusat menyampaikan masih ada peluang koreksi. Mudah-mudahan ada perbaikan anggaran serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Tony.

Melalui laporan hasil reses ini, DPRD berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara bertahap dan berkelanjutan. (art/kpg)

 

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO  – Persoalan infrastruktur dan layanan kesehatan masih mendominasi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam laporan hasil reses DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses yang digelar pada Senin (9/2).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta yang mewakili Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i, jajaran eksekutif, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Electronic money exchangers listing

Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, mengatakan reses yang dilaksanakan anggota DPRD di tiga daerah pemilihan (dapil) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Kami telah menurunkan anggota DPRD ke tiga dapil. Aspirasi yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari persoalan pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Tandean.

Baca Juga :  RENSTRA Seruyan Diarahkan untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga dirangkum dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

“Aspirasi yang kami himpun sudah dirangkum dan diinput ke aplikasi perencanaan di Bapperida sebagai bahan rencana pembangunan ke depan,” tambahnya.

Menurut Tandean, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan warga adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Masih ditemukan warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan yang nonaktif.

“Ada warga yang datang ke rumah sakit merasa masih terdaftar BPJS, namun ternyata statusnya sudah nonaktif sehingga harus mengurus secara mandiri. Ini tentu menjadi perhatian dan akan kami diskusikan dengan dinas terkait,” jelasnya.

Baca Juga :  BUMDes Diharapkan Bisa Membawa Kemajuan Desa di Pulang Pisau

Menanggapi laporan hasil reses tersebut, Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta mengakui kondisi anggaran daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri.

“Anggaran memang mengalami penurunan cukup tajam. Namun pemerintah pusat menyampaikan masih ada peluang koreksi. Mudah-mudahan ada perbaikan anggaran serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Tony.

Melalui laporan hasil reses ini, DPRD berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara bertahap dan berkelanjutan. (art/kpg)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru