Bupati Pulpis Jadi Pembicara Strategi Kesehatan Dampak Karhutla di Kem

PULANG PISAU–Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo akan menjadi
pembicara di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait strategi mengatasi
masalah kesehatan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Dinas Kesehatan Pulang
Pisau, dr Mulyanto Budihardjo mengungkapkan bupati akan menyampaikan paparan di
depan tenaga medis. Di antaranya perhimpunan dokter spesialis paru-paru,
perhimpunan dokter mata, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kepala dinas kesehatan
provinsi dan kabupaten dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret.

“Bupati akan memberikan paparan
bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menekan angka kesakitan. Dalam
penanganan masalah kesehatan pemerintah derah telah melakukan mitigasi dan
kontigensi,” kata Mul, Selasa (1/10).

Dia mengaku, upaya yang dilakukan
pemerintah daerah saat prabencana itu yakni dengan melakukan penyediaan masker
dan obat yang mencukupu. Selanjutnya penyuluhan kepada masyarakat. “Ini yang
disebut mitigasi atau mengurangi,” lanjutnya.

Dia mengaku, kontingensi juga
telah dilakukan pemerintah daerah dengan lakukan simulasi dan itu sudah
lakukan. “Bagaimana kalau terjadi potensi itu, kita lakukan langkah antisipasi.
Upaya untuk menekan, sudah mulai bergerak sejak pra bencana,” ujarnya.

Karena, lanjut dia, amanat
undang-undang kesehatan itu harus lakukan itu prabencana, bukan saat bencana.
Menurut dia, jika sudah bencana, tidak bisa apa-apa. Prabencana inilah yang
akan dipaparkan bupati.

“Ini yang sudah dilakukan bupati
sebelum terjadinya asap karena manajer yang baik adalah manajer yang bisa
mengatasi persoalan sebelum persoalan itu terjadi,” tegas Mul.

Dengan paparan yang disampaikan
bupati itu diharapkan akan menjadi perhatian pemangku kepentingan, dalam hal
ini petugas kesehatan. “Jadi mereka bisa memperhatikan langkah antisipasi.
Jangan sampai terjadi kekurangan masker, timkses tidak lakukan penyuluhan. Itu
tidak boleh terjadi,” tegas dia.

Yang tidak kalah pentingnya,
lanjut dia, semua pemangku kepentingan bisa bersama-sama melakukan kerja sama.
“Ini juga tugas lintas sektor. Untuk itu harus ada kerja sama yang baik,”
tandasnya.  (art/ila/ctk/nto)

PULANG PISAU–Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo akan menjadi
pembicara di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait strategi mengatasi
masalah kesehatan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Dinas Kesehatan Pulang
Pisau, dr Mulyanto Budihardjo mengungkapkan bupati akan menyampaikan paparan di
depan tenaga medis. Di antaranya perhimpunan dokter spesialis paru-paru,
perhimpunan dokter mata, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kepala dinas kesehatan
provinsi dan kabupaten dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret.

“Bupati akan memberikan paparan
bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menekan angka kesakitan. Dalam
penanganan masalah kesehatan pemerintah derah telah melakukan mitigasi dan
kontigensi,” kata Mul, Selasa (1/10).

Dia mengaku, upaya yang dilakukan
pemerintah daerah saat prabencana itu yakni dengan melakukan penyediaan masker
dan obat yang mencukupu. Selanjutnya penyuluhan kepada masyarakat. “Ini yang
disebut mitigasi atau mengurangi,” lanjutnya.

Dia mengaku, kontingensi juga
telah dilakukan pemerintah daerah dengan lakukan simulasi dan itu sudah
lakukan. “Bagaimana kalau terjadi potensi itu, kita lakukan langkah antisipasi.
Upaya untuk menekan, sudah mulai bergerak sejak pra bencana,” ujarnya.

Karena, lanjut dia, amanat
undang-undang kesehatan itu harus lakukan itu prabencana, bukan saat bencana.
Menurut dia, jika sudah bencana, tidak bisa apa-apa. Prabencana inilah yang
akan dipaparkan bupati.

“Ini yang sudah dilakukan bupati
sebelum terjadinya asap karena manajer yang baik adalah manajer yang bisa
mengatasi persoalan sebelum persoalan itu terjadi,” tegas Mul.

Dengan paparan yang disampaikan
bupati itu diharapkan akan menjadi perhatian pemangku kepentingan, dalam hal
ini petugas kesehatan. “Jadi mereka bisa memperhatikan langkah antisipasi.
Jangan sampai terjadi kekurangan masker, timkses tidak lakukan penyuluhan. Itu
tidak boleh terjadi,” tegas dia.

Yang tidak kalah pentingnya,
lanjut dia, semua pemangku kepentingan bisa bersama-sama melakukan kerja sama.
“Ini juga tugas lintas sektor. Untuk itu harus ada kerja sama yang baik,”
tandasnya.  (art/ila/ctk/nto)