PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus SE mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah, yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Yogyakarta, Rabu (19/3).
Orang nomor satu di Murung Raya ini menjelaskan, Rakor bersama lembaga anti rasuah tersebut, merupakan komitmen kuatnya selaku bupati Mura untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Saya hadir disini mewakili Pemkab Murung Raya sebagai bentuk keseriusan serta komitmen kuat kami, sebagai bupati untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tentunya bebas dari korupsi, sesuai dengan beberapa langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi yang telah disampaikan dari KPK RI,” kata Heriyus.
Dengan strategi ini, lanjutnya, kepala daerah dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Diantaranya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, memperkuat budaya integritas dan anti korupsi, meningkatkan pengawasan, menyederhanakan birokrasi dan yang terpenting meningkatkan kesejahteraan ASN kita,” tukasnya. (dad/kpg)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus SE mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah, yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Yogyakarta, Rabu (19/3).
Orang nomor satu di Murung Raya ini menjelaskan, Rakor bersama lembaga anti rasuah tersebut, merupakan komitmen kuatnya selaku bupati Mura untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Saya hadir disini mewakili Pemkab Murung Raya sebagai bentuk keseriusan serta komitmen kuat kami, sebagai bupati untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tentunya bebas dari korupsi, sesuai dengan beberapa langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi yang telah disampaikan dari KPK RI,” kata Heriyus.
Dengan strategi ini, lanjutnya, kepala daerah dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Diantaranya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, memperkuat budaya integritas dan anti korupsi, meningkatkan pengawasan, menyederhanakan birokrasi dan yang terpenting meningkatkan kesejahteraan ASN kita,” tukasnya. (dad/kpg)
