NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rakor tersebut tak hanya membahas penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menandai peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel) khusus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sebab, kegiatan penting bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Bupati Rizky, dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pilar perekonomian desa, khususnya di Kabupaten Lamandau yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
“Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat menampung dan mengelola hasil pertanian, perkebunan, dan usaha kecil menengah (UKM) di wilayahnya. Sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal,” katanya.
Rakor yang dihadiri oleh para kepala desa, camat, dan pejabat terkait dari seluruh Kalimantan Tengah itu, juga membahas berbagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bupati Rizky turut menyampaikan beberapa strategi dan inovasi yang telah diterapkan di Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa.
Ia juga berbagi pengalaman dan best practice dalam pengelolaan dana desa, sekaligus menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun desa yang maju dan sejahtera.
“Peluncuran Koperasi Merah Putih sendiri diharapkan dapat menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi desa melalui penguatan usaha bersama. Dengan sistem koperasi, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tuturnya.
Kehadiran Bupati Lamandau dalam rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat desa. (bib)